Pemkab Bogor Baru Salurkan Bansos Beras ke Warga Terdampak Covid-19

Jum'at, 01 Mei 2020 - 22:45 WIB
loading...
A A A
Warga yang tergolong non-DTKS adalah pekerja harian, yakni ojek online, pedagang, buruh, hingga karyawan yang terancam akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Syarifah yang juga sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, menjelaskan, hasil pendataan kurang lebih ada 1,1 juta kepala keluarga (KK) akan menerima bantuan sosial yang dialokasikan baik dari Pemerintah Pusat melalui DTKS sebanyak 341.616 KPM dan data non DTKS sebanyak 675.242 KPM.

"Kemudian, terdapat pula hasil pendataan KTP non Kabupaten Bogor sebanyak 94.726 KPM. Untuk bantuan pertama dari pemerintah pusat sebesar Rp 600.000 per KK, yang tercatat dalam DTKS Kementrian Sosial RI sebanyak 9.814 KPM," ujarnya.

Bantuan kedua berasal dari Pemprov Jawa Barat sebanyak 1.700 paket dari 29.088 KPM di 12 kecamatan di Kabupaten Bogor. Bantuan dari Pemprov Jabar ini nilainya Rp500.000 per KK. Senilai Rp350.000 dalam bentuk sembako seperti beras, vitamin, kecap, sarden dan telor.

Sisanya Rp150.000 dalam bentuk uang tunai. Masing-masing bantuan tersebut diberikan langsung kepada warga melalui kantor pos, tanpa melalui Pemkab Bogor."Disalurkan lewat kantor pos untuk bantuan tunai dari Kemensos dan dari Gubernur Jabar. Dari kemensos rencana ada sembako dan sedang dalam proses penetapan," katanya.

Bantuan sosial yang ketiga bersumber dari Pemkab Bogor berupa beras yang akan menyasar ke 200.000 KPM selama tiga bulan ke depan. Setiap keluarga itu akan menerima 30 kilogram beras untuk sebulan dan per hari ini sudah mulai didistribusikan dikawal TNI dan Polri agar tepat sasaran. "Untuk bantuan kabupaten penyalurannya diantar oleh TNI dan polri," ujarnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Wamensos Agus Jabo:...
Wamensos Agus Jabo: Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik
Puncak Masih Jadi Tujuan...
Puncak Masih Jadi Tujuan Wisata, Kemenhub-Pemkab Bogor Akan Optimalkan Jalur Alternatif
Menengok Pos Pengamanan...
Menengok Pos Pengamanan Gabungan Dekat Rumah Prabowo di Hambalang
Rekomendasi
Isu Dana Dapur MBG Belum...
Isu Dana Dapur MBG Belum Cair, Nanik S Deyang Sebut Hoaks
Bank Mantap Serahkan...
Bank Mantap Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu
BPDP, Ditjenbun dan...
BPDP, Ditjenbun dan AKPY Latih 122 Pekebun Sawit OKI Tingkatkan Kualitas Panen
Berita Terkini
Yeho Gathering 2026,...
Yeho Gathering 2026, Merayakan 20 Tahun Perjalanan Sekolah
Tarif Transjabodetabek...
Tarif Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta Disesuaikan, Pramono: Naik Transportasi Lain di Atas Rp100 Ribu
Liburan ke China Makin...
Liburan ke China Makin Praktis, Kini Bisa Tinggal Scan Pakai QRIS Cross-Border BRImo!
Ribuan Masyarakat Antusias...
Ribuan Masyarakat Antusias Ikuti Breakfast Jakarta Bersih di Kemendikdasmen
Mulai Roadshow Konsolidasi...
Mulai Roadshow Konsolidasi dari Klungkung, Perindo Bali Bidik Lolos Verifikasi 100%
Suhud Alynudin Dilantik...
Suhud Alynudin Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta
Infografis
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan,...
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan, UU IKN Digugat Warga Dayak ke MK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved