Bimtek Uji Kompetensi Program Kehumasan, Pranata Humas Dituntut untuk Bertransformasi Digital
Kamis, 18 Juli 2024 - 20:56 WIB
loading...
(Foto: istimewa)
A
A
A
BALI - Tingkatkan kompetensi Pranata Humas dalam pembuatan program kehumasan digital serta pengelolaan komunikasi krisis, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika selenggarakan bimbingan teknis (bimtek) Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis di Padma Resort Legian, Bali. Acara ini menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi di bidangnya serta diselenggarakan untuk seluruh pemangku jabatan Pranata Humas dan pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.
Pranata Humas dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengambil peran proaktif dalam pemanfaatan teknologi baru untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan Direktorat Jenderal IKP sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.
"Selain itu, secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tuturnya.
Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Ketut yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali untuk menyampaikan pentingnya uji kompetensi guna memastikan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki Pranata Humas.
”Uji Kompetensi dapat membantu menetapkan standar professional yang harus dipenuhi oleh pranata humas sehingga kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi," kata I Dewa Ketut.
Acara Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis ini menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP, Kementerian Kominfo, Asriani Sri Wahyuni yang menyampaikan terkait mekanisme uji kompetensi, Jojo S Nugroho selaku akademisi dan praktisi yang menyampaikan materi seputar pengelolaan krisis, serta Rulli Nasrullah yang menyampaikan materi terkait program komunikasi digital.
Bicara mengenai kehumasan, akademisi dan praktisi Jojo S Nugroho menyatakan, krisis jika dikelola dengan tepat bisa berubah menjadi positif.
"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi isu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tuturnya.
Dalam paparannya, akademisi dan praktisi Rulli Nasrullah atau biasa dipanggil Kang Arul pun menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.
"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," tutup Kang Arul.
Pranata Humas dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengambil peran proaktif dalam pemanfaatan teknologi baru untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan Direktorat Jenderal IKP sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.
"Selain itu, secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tuturnya.
Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Ketut yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali untuk menyampaikan pentingnya uji kompetensi guna memastikan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki Pranata Humas.
”Uji Kompetensi dapat membantu menetapkan standar professional yang harus dipenuhi oleh pranata humas sehingga kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi," kata I Dewa Ketut.
Acara Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis ini menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP, Kementerian Kominfo, Asriani Sri Wahyuni yang menyampaikan terkait mekanisme uji kompetensi, Jojo S Nugroho selaku akademisi dan praktisi yang menyampaikan materi seputar pengelolaan krisis, serta Rulli Nasrullah yang menyampaikan materi terkait program komunikasi digital.
Bicara mengenai kehumasan, akademisi dan praktisi Jojo S Nugroho menyatakan, krisis jika dikelola dengan tepat bisa berubah menjadi positif.
"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi isu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tuturnya.
Dalam paparannya, akademisi dan praktisi Rulli Nasrullah atau biasa dipanggil Kang Arul pun menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.
"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," tutup Kang Arul.
(skr)
Lihat Juga :
