Rapat Pertanggungjawaban APBD Harus Jadi Agenda Penting

MOROWALI - DPRD gelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap laporan nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 di ruang sidang DPRD, Rabu (19/6/2019).

Rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali, Iryane Ilyas, SE, dihadiri oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim bersama Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, serta kepala-kepala OPD dan jajarannya. Sedangkan anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna berjumlah 18 orang, sehingga rapat telah dinyatakan quorum.

Fraksi yang memberikan pemandangan umumnya terkait laporan nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 terdiri dari enam fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Perjuangan Hati Nurani Rakyat, Fraksi Merah Putih, dan Fraksi Nasdem, yang masing-masing dibacakan oleh La Ane Taher, SE, Ahmad Efendi, Lukman Hanafi, Subhan Matorang, S.PI, Asgar Ali, dan Herdyanto Marsuki, SE.

Secara keseluruhan, pemandangan umum fraksi menyoroti beberapa hal yang sangat diharapkan mendapat jawaban dari eksekutif dalam rapat paripurna selanjutnya. Ha-hal tersebut, di antaranya Pendapatan Daerah yang hanya mencapai 81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.296.027.152.694,11 atau terdapat selisih sebesar Rp201.108.882.620,08 yang tidak terealisasi.

Dari poin pendapatan daerah tersebut dibahas PAD yang sangat rendah dalam capaiannya. Realisasi PAD yang hanya mencapai 51,75 persen atau sebesar Rp181.232.941.457,03. Dana perimbangan yang tidak mencapai target. Juga pada sektor pendapatan daerah, terdapat pajak galian C yang hanya mencapai 36,23 persen dari target.

Dari sektor belanja daerah, terdapat devisit anggaran yang besar yang diakibatkan managamen belanja yang tidak terukur dan terkesan tidak berdasarkan skala prioritas. Sementara dari sisi belanja daerah, disoroti mengenai kebijakan pengelolaan utang daerah yang mempengaruhi struktur APBD Tahun 2018, sehingga terjadi rasionalisasi anggaran yang cukup besar. Juga membahas masalah penggunaan dana SILPA Tahun 2018 untuk Tunjangan Profesi Guru, bagaimana kelanjutan program ini.

Selain mengkritisi laporan nota keuangan, keenam fraksi juga memberikan apresiasi atas capaian opini WTP dari BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018. Capaian ini merupakan langkah untuk mengembalikan opini yang sempat turun WDP pada Tahun 2017. Walaupun capaian WTP, pemda masih terdapat beberapa catatan penting yang harus ditindaklanjuti.

Menutup rapat paripurna, Iryane Ilyas, mengingatkan bahwa jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi akan disampaikan pada rapat paripurna, Jumat, (21/6/2019). Iryane juga sangat mengharapkan, agar seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan perhatian serius untuk mengikuti seluruh proses rapat yang telah dijadwalkan.

“Kami sangat harapkan keseriusan jajaran pemerintah daerah dalam mengikuti proses yang ada, jangan hanya agenda pembahasan APBD dan APBDP yang mendapat perhatian, tetapi juga rapat tentang pertanggungjawaban APBD ini juga harus menjadi agenda penting”, ujar Iryane Ilyas.