Golkar Partai Egaliter, Tak Ada Istilah Pemecatan Kader
Jum'at, 21 Agustus 2020 - 00:17 WIB
loading...
Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta, Augusnur, didampingi wakil ketua, Sekretaris, bendahara dan jajaran pengurus lainnya saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (20/8/2020). FOTO : IST
A
A
A
YOGYAKARTA - Partai Golkar adalah partai egaliter yang menjunjung tinggi hak dan kesetaraan. Golkar sangat menghargai kader sebagai aset partai.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta , Augusnur merespon kekecewaan sejumlah mantan Pimpinan Kecamatan (PK) yang tidak puas atas penunjukan Plt PK di 12 kecamatan di Kota Yogyakarta.
“Dalam Partai Golkar tidak ada istilah pemecatan. Anggota dan kader itu merupakan aset partai,” kata Augusnur kepada wartawab di Kantor DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta, Kamis (20/8/2020).(Baca juga : Gepako : Trisila No, Ekasila No ! )
Agusnur memastikan para mantan pimpinan PK tersebut tidak dipecat. Jabatan mereka memang sudah berakhir pada 31 Desember 2019 lalu. Penunjukan Plt ini merupakan salah satu hasil evaluasi yang dilakuan sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar.
Berdasarkan Juklak 02 yang dikeluarkan setelah Munas X Partai Golkar di Jakarta DPD Partai Golkar kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang. DPP juga memberi peluang provinsi, kabupaten/kota untuk mengevaluasi di bawahnya.
Kata ‘dapat’ menurut Agusnur bisa berarti bisa ‘ya’ atau ‘tidak’. Nah, dalam evalusi yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar DIY diputuskan bahwa perlu ada Plt terhadap sejumlah ketua PK di Kota Yogyakarta. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno. “Suka tidak suka itu harus kami lakukan demi Partai Golkar ke depan,” tegasnya.
Terkait tudingan perampasan setempel, Agusnur menyebut hal itu sama sekali tidak benar. Menurutnya, para PK se Kota Yogyakarta itu diundang secara resmi ke Kantor DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta. Ini dibuktikan dengan tanda hadir dan notulensi rapat.
“Mereka datang ke sini bawa stempel karena berakhir masa tugasnya sebagai PK. Perampasan itu kalau di jalan. Lha ini di kantor. Di sini ini ada daftar hadir ada notulensinya,” tegas Agusnur.(Baca juga : Golkar: Pilih Cabup dan Cawabup yang Jelas Asal Usulnya )
Sebelumnya menjelang digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Yogyakarta pada akhir bulan ini, sejumlah mantan PK Partai Golkar Kota Yogyakarta memprotes penunjukan Plt PK. Mereka menilai penujukkan Plt itu tidak sesuai mekanisme. Mereka juga menuding telah terjadi pemecatan para pimpinan PK dan perampasan setempel partai.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta , Augusnur merespon kekecewaan sejumlah mantan Pimpinan Kecamatan (PK) yang tidak puas atas penunjukan Plt PK di 12 kecamatan di Kota Yogyakarta.
“Dalam Partai Golkar tidak ada istilah pemecatan. Anggota dan kader itu merupakan aset partai,” kata Augusnur kepada wartawab di Kantor DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta, Kamis (20/8/2020).(Baca juga : Gepako : Trisila No, Ekasila No ! )
Agusnur memastikan para mantan pimpinan PK tersebut tidak dipecat. Jabatan mereka memang sudah berakhir pada 31 Desember 2019 lalu. Penunjukan Plt ini merupakan salah satu hasil evaluasi yang dilakuan sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar.
Berdasarkan Juklak 02 yang dikeluarkan setelah Munas X Partai Golkar di Jakarta DPD Partai Golkar kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang. DPP juga memberi peluang provinsi, kabupaten/kota untuk mengevaluasi di bawahnya.
Kata ‘dapat’ menurut Agusnur bisa berarti bisa ‘ya’ atau ‘tidak’. Nah, dalam evalusi yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar DIY diputuskan bahwa perlu ada Plt terhadap sejumlah ketua PK di Kota Yogyakarta. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno. “Suka tidak suka itu harus kami lakukan demi Partai Golkar ke depan,” tegasnya.
Terkait tudingan perampasan setempel, Agusnur menyebut hal itu sama sekali tidak benar. Menurutnya, para PK se Kota Yogyakarta itu diundang secara resmi ke Kantor DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta. Ini dibuktikan dengan tanda hadir dan notulensi rapat.
“Mereka datang ke sini bawa stempel karena berakhir masa tugasnya sebagai PK. Perampasan itu kalau di jalan. Lha ini di kantor. Di sini ini ada daftar hadir ada notulensinya,” tegas Agusnur.(Baca juga : Golkar: Pilih Cabup dan Cawabup yang Jelas Asal Usulnya )
Sebelumnya menjelang digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Yogyakarta pada akhir bulan ini, sejumlah mantan PK Partai Golkar Kota Yogyakarta memprotes penunjukan Plt PK. Mereka menilai penujukkan Plt itu tidak sesuai mekanisme. Mereka juga menuding telah terjadi pemecatan para pimpinan PK dan perampasan setempel partai.
(nun)
Lihat Juga :
