Gubernur Riau Diminta Evaluasi BUMD yang 'Sakit'

PEKANBARU - Saat ini sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (Daerah) milik Pemda di Riau sedang 'sakit'. Dibutuhkan profesionalisme untuk mengelola badan usaha yang juga seharusnya diperuntukan untuk rakyat itu.

"BUMD harus profesional, harus ada keuntungan. Kita yakin Pak Gubernur Riau, Syamsuar yang belum lama ini dilantik akan membenahi masalah BUMD," kata salah satu tim transisi Syamsuar-Edy, Saiman Pakpahan, Senin (8/4/2019).

Dia menilai, selama ini BUMD di Riau banyak dikelola dengan tidak profesional. Salah satunya adalah Riau Air Lines (RAL) yang kini sudah sudah dinyatakan pailit. Bahkan sampai hari ini perusahaan bidang penerbangan milik Pemda Riau masih memiliki utang ratusan miliaran. Bahkan kini bangkai pesawatnya kini sudah 'dikilokan'. Padahal sudah ratusan miliar uang pemerintah digelontorkan ke RAL.

Dari banyaknya BUMD yang ada di Riau, dia menilai hanya satu usaha yang menguntungkan yakni Bank Riau Kepri (BRK). Selebihnya 'hidupnya' tidak menguntungkan. Jikapun profit itu hanya sedikit saja.

Sejumlah BUMD lainya yang kurang bergairah adalah PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Riau Petroleum, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

"Seharusnya BUMD itu harus profitable. Ada tujuh BUMD di Riau hanya di sektor perbankan yang ada profitable. Untuk apa mereka ada kalau tidak menguntungkan. Mereka diberikan modal untuk usaha oleh Pemda, mereka wajib mengentungkan, tapi kenyataan tidak. Ini ada yang salah," imbuh dosen Universitas Riau ini.

Dia menilai, sakitnya sejumlah BUMD itu karena dikelola tidak profesional. Faktor penyebabnya adalah pengelola BUMD diurus oleh orang yang tidak profesional. Mereka menduduki jabatan karena kedekatan dengan pemerintah.

"Sumber persoalan selama ini di tubuh BUMD Pemda Riau saya duga adalah masalah kultur birolrasi hirarki patrimonial atau struktur organisasi yang takut pada atasan artinya pemerintah memposisikan BUMD di struktur bawah. Ini persoalan kultur yang ini yang harus dihilangkan. Jika ini tidak dilakukan maka seperti banyak dinilai banyak kalangan BUMD hanya sapi perahan saja untuk melayani pemerintah," imbuhnya.

Untuk itu dia berharap di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar-Edy kultur seperti itu akan dihilangkan. BUMD harus benar benar di isi oleh orang orang yang profesional agar bisa menciptakan usaha yang sehat.

"Kita berharap agar BUMD sekarang ini harus dievaluasi oleh pemerintah sekarang. BUMD harus diletakkan pada porsi bisnis yang profitable. BUMD sekarang harus diaudit dan semua keuangan harus tranparan ke publik. Walau pemerintah merupakan pemegang saham terbesar, namun harus ada garis demarkasi (garis pemisah) agar BUMD bisa sehat. Saya yakin semua bisa dibenahi oleh pemerintah sekarang," imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Perwakilan Ikatan Putera Pekanbaru (IPP) yang menilai bahwa BUMD harus diisi oleh orang berkompeten. "Harus banyak pembenahan di BUMD. Selain itu, putra daerah sebaiknya juga berperan dalam pengembangan BUMD. Namun tetap harus orang yang profesional," kata pengurus IPP, Harry Datta Bakri.