Pegiat Medsos Sebut Hoaks Jelang Pilkada Semakin Gencar, Masyarakat Wajib Cek Informasi
Senin, 10 Juni 2024 - 22:37 WIB
loading...
Para pegiat medsos dan kreator konten meminta masyarakat waspada terhadap kabar bohong atau hoaks marak menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Para pegiat media sosial (medsos) dan kreator konten meminta masyarakat waspada terhadap kabar bohong atau hoaks marak menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah.
Hal ini yang harus diantispasi agar pilkada serentak aman, lancar dan damai serta melahirkan pemimpin terbaik bagi daerah.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu peran serta seluruh elemen masyarakat, bersinergi dengan pemerintah serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga; Mencegah Konflik Pilkada Serentak
Recky Aldhera (28), warga Majalengka yang menekuni dunia IT dan kreator konten, baik YouTube maupun platform media sosial (medsos) lainnya, mengatakan, peran masyarakat, terutama anak muda sangat penting dalam menciptakan pilkada damai dan hoaks.
Salah satu caranya adalah meningkatkan literasi guna memvalidasi setiap informasi yang didapat, baik di media sosial maupun dari mulut-ke-mulut di kehidupan sehari-hari.
"Peran pemuda di berbagai daerah harus makin aktif bahu membahu menciptakan pilkada yang damai. Karena banyaknya konten dan berita hoaks menjelang Pilkada harus dihadapi dengan meningkatkan literasi digital," kata Recky, Minggu (9/6/2024).
Recky menyatakan, memvalidasi setiap informasi yang diperoleh sangat penting. Apalagi informasi yang akan disebarluaskan kembali ke khalayak luas, seperti di grup WhatsApp dan medsos. Jangan sampai yang disebarluaskan ternyata hoaks.
Baca juga; Ini Rancangan Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024
“Masyarakat harus memahami pentingnya memeriksa sumber informasi sebelum menyebarkan. Edukasi tentang cara mengenali keaslian suatu informasi perlu digalakkan. Masyarakat bisa memanfaatkan situs-situs cek fakta untuk memastikan keaslian berita yang diterima," ujarnya.
Konten dan informasi hoaks, tutur Recky, dapat dilawan dengan kerja sama antara masyarakat, media, dan pemerintah. Ketika masyarakat menemukan hoaks, segera melaporkannya ke pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau Jabar Saber Hoaks.
Hal ini yang harus diantispasi agar pilkada serentak aman, lancar dan damai serta melahirkan pemimpin terbaik bagi daerah.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu peran serta seluruh elemen masyarakat, bersinergi dengan pemerintah serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga; Mencegah Konflik Pilkada Serentak
Recky Aldhera (28), warga Majalengka yang menekuni dunia IT dan kreator konten, baik YouTube maupun platform media sosial (medsos) lainnya, mengatakan, peran masyarakat, terutama anak muda sangat penting dalam menciptakan pilkada damai dan hoaks.
Salah satu caranya adalah meningkatkan literasi guna memvalidasi setiap informasi yang didapat, baik di media sosial maupun dari mulut-ke-mulut di kehidupan sehari-hari.
"Peran pemuda di berbagai daerah harus makin aktif bahu membahu menciptakan pilkada yang damai. Karena banyaknya konten dan berita hoaks menjelang Pilkada harus dihadapi dengan meningkatkan literasi digital," kata Recky, Minggu (9/6/2024).
Recky menyatakan, memvalidasi setiap informasi yang diperoleh sangat penting. Apalagi informasi yang akan disebarluaskan kembali ke khalayak luas, seperti di grup WhatsApp dan medsos. Jangan sampai yang disebarluaskan ternyata hoaks.
Baca juga; Ini Rancangan Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024
“Masyarakat harus memahami pentingnya memeriksa sumber informasi sebelum menyebarkan. Edukasi tentang cara mengenali keaslian suatu informasi perlu digalakkan. Masyarakat bisa memanfaatkan situs-situs cek fakta untuk memastikan keaslian berita yang diterima," ujarnya.
Konten dan informasi hoaks, tutur Recky, dapat dilawan dengan kerja sama antara masyarakat, media, dan pemerintah. Ketika masyarakat menemukan hoaks, segera melaporkannya ke pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau Jabar Saber Hoaks.
(wib)
Lihat Juga :
