Entaskan Kemiskinan, DPRD Jabar Minta Pemprov Tingkatkan Kolaborasi Multipihak

BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat Haru Suandharu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mengentaskan kemiskinan di Jabar melalui program, kebijakan, serta anggaran.

Pimpinan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provonsi Jabar kini tengah membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di mana salah satu poinnya membahas penurunan angka kemiskinan hingga 0 persen.

“Jadi pemerintah provinsi sebagai bagian dari pemerintah pusat punya kewajiban merealisasikan ini, jadi dalam 20 tahun tidak ingin lagi ada warga yang miskin,” ujarnya.



Mengenai RPJMD tersebut, Haru mengatakan bahwa yang terpenting adalah turunan atau langkah-langkah kebijakan yang bisa menekan angka kemiskinan di Jabar hingga 0 persen.

Haru juga menegaskan pentingnya peran Pemprov Jabar untuk mengonektivitaskan infrastruktur kabupaten/kota yang ada di Jabar.

“Makanya peran pemprov sangat penting. Kalau dilepas ke kota atau kabupaten dengan otonomi daerah, banyak hal tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.

Haru juga menyebutkan bahwa ada tiga aspek untuk mengurangi beban warga miskin, yakni menyiapkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi.



Terkait pendidikan, Haru ingin seluruh akses pendidikan bagi warga miskin dipermudah. Begitu juga untuk kesehatan, Haru ingin biaya kesehatan untuk warga miskin digratiskan.

“Artinya kemiskinan itu akan ada. Tapi, kalau ada orang sakit khusus di Jawa Barat itu gratis sampai sehat. Anggap aja itu impian saya,” ujarnya.

Sedangkan untuk transportasi, Haru ingin menghadirkan harga yang terjangkau bagi warga miskin.

“Tranportasi yang murah menjangkau seluruh kota-kabupaten, yah coba ditata. Kita kolaborasikan, pemerintahan pusat, kota, provinsi. Satu-satu kita selesaikan, ga usah minta selesai semua dalam satu waktu,” tandasnya.

Menurut Haru, kemiskinan salah satunya disebabkan oleh masih tingginya angka pengangguran di Jabar. Oleh karenanya, diperlukan upaya kongkret Pemprov Jabar untuk menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Dalam pelaksanaannya, Haru menyarankan agar Pemprov Jabar berkolaborasi dengan sejumlah pihak agar tujuan pengentasan kemiskinan tersebut dapat tercapai.

“Harus duduk sama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan Kadin, dengan API, jadi jangan ngarang, duduk sama-sama. Kuncinya kolaborasi semua pihak, tong sosoranganan,” ucap Haru, Rabu (22/5/2024).

Adapun upaya kongkret untuk menekan pengangguran, Haru menyebut, ada tiga poin yang bisa menjadi langkah bagi Pemprov Jabar.

Pertama yakni meningkatkan investasi padat karya. Pemprov Jabar harus fokus menggenjot investasi padat karya karena diyakini bakal menyerap banyak tenaga kerja.

“Kalau padat modal boleh jadi target investasi tercapai, tapi serapan tenaga kerjanya tidak tercapai. Jadi memilih investasi padat karya ini salah satu strategi yang sangat penting,” jelasnya.

Kedua, penguatan destinasi wisata. Haru menjelaskan, destinasi wisata ini bisa banyak menyerap tenaga kerja, mulai dari tempat wisata, transportasi, juga kuliner.

“Jadi industri pariwisata ini harus kita dorong, supaya Jawa Barat jadi tujuan wisata nusantara dan mancanegara,” imbuhnya.

Terakhir, perbaikan akses transportasi yang diyakininya dapat mendorong percepatan perekonomian. Dia mencontohkan, akses transportasi yang baik menuju tempat wisata dipastikan mendongkrak kunjungan wisatawan dan berimplikasi positif terhadap perekonomian warga.

“Jadi bukan tidak boleh membangun infrastruktur, tapi bangunlah infrastruktur yang mendorong bangkitan ekonomi, terutama di wilayah kabupaten atau pedesaan,” katanya.

Lebih lanjut Haru juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengentasan pengangguran ini agar 20 tahun ke depan, angka 0% kemiskinan di Jabar bisa tercapai.

Di sisi lain, Haru pun berbicara terkait ekonomi kreatif sebagai peluang lapangan kerja yang menjanjikan bagi masyarakat.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital yang begitu pesat seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menciptakan peluang ekonomi baru.

“Jadi akan ada 40 pekerjaan yang hilang, namun akan ada 40 pekerjaan yang baru. Profesi baru, diantaranya content creator, influencer, youtuber, lembaga survey, marketing online dan lainnya. Artinya, dunia ini sedang berubah,” terangnya.

Dengan adanya perubahan ini, pemerintah daerah tak bisa hanya berdiam diri menunggu keputusan atau bantuan dari pemerintah pusat.

“Saya kira karena dunia sudah berubah, anggarkan dari APBD provinsi, secara bertahap. Sehingga nanti petani bisa menjual produknya karena terhubung dengan internet atau buat desa wisata,” bebernya.

Haru juga meminta pemerintah untuk menyediakan co-working space yang nantinya bisa digunakan para milenial untuk mengembangkan potensinya.