Sulap Tempat Tinggal Pribadi Jadi Hotel? Simak Aturan PBJT sesuai Perda DKI Jakarta Terbaru

JAKARTA - Memiliki usaha di bidang jasa perhotelan sering kali menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi, saat mempunyai rumah atau tanah yang berlokasi strategis. Namun, sebelum memulainya, Anda perlu mengetahui mengenai pajak yang berlaku beserta tarif yang harus dibayarkan. Begitu pun bagi Anda yang saat ini sudah menjalani usaha jasa perhotelan.

Perlu diketahui, saat ini terdapat jenis pajak baru yang tersedia pada perpajakan Indonesia, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan. PBJT yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, PBJT Perhotelan merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi Jasa Perhotelan.

“Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan,” katanya.

Adapun jenis yang masuk dalam PBJT Jasa Perhotelan di antaranya, Hotel, Hostel, Villa, Pondok Wisata, Motel, Losmen, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan, Guest House, Bungalow, Resort, Cottage, Glamping, dan Tempat Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai Hotel.

Berkaitan dengan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel ini menjadi pertanyaan yang ramai diperbincangkan sejak disahkannya Perda No. 1 Tahun 2024. Karenanya, yuk pahami lebih spesifik tentang Objek PBJT Perhotelan, yaitu Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel.

Kenali Hotel dan Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
Hotel merupakan bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Hotel adalah bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minuman.

Sementara, Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Seperti halnya rumah kos yang merupakan jenis tempat tinggal yang umumnya disewakan kepada individu atau kelompok untuk tinggal sementara atau dengan jangka waktu tertentu. Biasanya, rumah kos menyediakan kamar atau unit hunian yang dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur, lemari, dan fasilitas umum seperti kamar mandi dan dapur bersama.

Namun, dalam tren terkini terdapat rumah kos yang menawarkan fasilitas tambahan yang lebih mewah. Salah satunya adalah rumah kos premium yang menyediakan fasilitas seperti gym. Beberapa rumah kos premium juga menawarkan fasilitas seperti kolam renang, ruang serbaguna untuk pertemuan atau acara, spa, bahkan layanan pramutamu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuninya.

Rumah kos juga dapat dianggap sebagai tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel karena menyediakan akomodasi sementara dengan fasilitas yang serupa dengan hotel.

Meski skala serta layanan dan fasilitas yang disediakan oleh rumah kos berbeda dari hotel, secara garis besar keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyediakan tempat menginap bagi individu atau kelompok yang membutuhkan. Baik hotel maupun rumah kos menyediakan fasilitas dasar dengan kemungkinan adanya fasilitas tambahan.

Oleh karena itu, rumah kos dapat dimasukkan ke dalam kategori tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, meskipun dengan skala fasilitas yang berbeda. Seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU HKPD No.1 Tahun 2022 dan Pasal 47 ayat (1) Perda No 1 Tahun 2024, penyediaan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk salah satu jenis jasa perhotelan yang menjadi objek PBJT.

Penjualan atau penyerahan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

“Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital,” tutur Morris.

Adapun dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 53 Perda No. 1 Tahun 2024, tarif PBJT Jasa Perhotelan dikenakan sebesar 10 persen.

Untuk itu, Morris mengimbau bagi para pelaku usaha hotel untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi dalam keberlanjutan dan stabilitas usaha.

“Melalui pemahaman yang komprehensif tentang PBJT Jasa hotel, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, baik pengusaha, konsumen, maupun pemerintah,” ujarnya.

Mari terus tingkatkan pemahaman dan kesadaran akan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan pajak.