Kepala BKKBN Apresiasi Tren Keluarga Berisiko Stunting Turun di Palembang
Selasa, 21 Mei 2024 - 21:57 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah Kota Palembang sendiri mempunyai berbagai inovasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting.
Di antaranya memberikan bantuan telur untuk anak-anak berisiko stunting, pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan (faskes), dan mengembangkan kerjasama dengan rumah sakit swasta.
“Semoga kehadiran dokter Hasto di tengah-tengah warga Palembang dapat memberikan inspirasi sekaligus memberikan motivasi tersendiri bagi kader KB dan juga keluarga di Palembang," ucapnya.
Di sisi lain, tren jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kota Palembang sejak 2021-2023 dilaporkan terus menurun. Saat ini jumlahnya 55.267 keluarga. Sesuai data Verifikasi dan Validasi KRS 2023, dari 55.267 keluarga di 18 kecamatan, Sukarami sebagai kecamatan dengan jumlah KRS terbanyak mencapai 6.005 keluarga. Adapun jumlah KRS miskin ekstrem (desil 1) sebanyak 318 keluarga.
Sementara persentase KRS dengan sumber air minum tidak layak di Kecamatan Kertapati paling tinggi se Kota Palembang atau 8,32 persen dengan 1.198 keluarga. Jumlah KRS yang memiliki jamban tidak layak paling banyak juga berada di Kecamatan Kertapati sebanyak 3.332 keluarga.
Begitupun dengan KRS yang memiliki rumah tidak layak, di Kecamatan Kertapati terbanyak, sebanyak 4.821 keluarga.
Sementara itu, persentase keluarga dengan pasangan usia subur menurut 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, dan Terlalu Banyak anak) yang tidak menggunakan KB modern di Kota Palembang, didominasi faktor terlalu tua dan terlalu banyak. Dari jumlah 195.197 keluarga sasaran dengan pasangan usia subur, terdapat 25,57% terlalu tua dan 22,56% terlalu banyak.
“Sebenernya potret ini bisa menjadi satu pedoman untuk melakukan kebijakan,” tegas Hasto.
Adapun jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas di Kota Palembang sebanyak 980 tim dengan jumlah 2.940 kader.
Dari data yang ditampilkan, Hasto membuat simulasi bagi Kota Palembang. Dengan penduduk sekitar 1,7 juta, terdapat 18 kehamilan per 1000 penduduk. Pertahun akan lahir sebanyak 30.000 bayi, perbulan 2.500 bayi dan perhari 84 bayi lahir dengan risiko stunting hanya 16 bayi.
"Jadi, dengan jumlah kader TPK sebanyak 2.940 orang, per kader hanya akan mendampingi ibu hamil sebanyak 10-11 kasus pertahun," ujar Hasto.
Menurut Hasto, kasus stunting muncul di antaranya karena adanya pernikahan baru. Di Kota Palembang, yang mengisi catatan nikah dan dilaporkan ke BKKBN sebanyak 8.909 orang.
"Nama dan alamatnya saya punya," ujar Hasto, seraya menambahkan, siapa saja yang nikah di Kota Palembang akan mengisi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Kementerian Agama.
Dari 8.909 calon pengantin (catin) yang datanya masuk ke SIMKAH, hanya 4,8% atau 427 catin yang mengisi aplikasi Elsimil (elektronik Siap Nikah dan Hamil). “Saya berharap ini ditingkatkan,” harapnya.
Dari data aplikasi Elsimil BKKBN Per 31 Desember 2023, dari jumlah catin 427 yang mengisi elsimil, yang mengalami anemia tidak begitu banyak, angkanya 11,7%, tapi yang tidak memeriksakan Hb ada sebanyak 15%.
Di antaranya memberikan bantuan telur untuk anak-anak berisiko stunting, pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan (faskes), dan mengembangkan kerjasama dengan rumah sakit swasta.
“Semoga kehadiran dokter Hasto di tengah-tengah warga Palembang dapat memberikan inspirasi sekaligus memberikan motivasi tersendiri bagi kader KB dan juga keluarga di Palembang," ucapnya.
Di sisi lain, tren jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kota Palembang sejak 2021-2023 dilaporkan terus menurun. Saat ini jumlahnya 55.267 keluarga. Sesuai data Verifikasi dan Validasi KRS 2023, dari 55.267 keluarga di 18 kecamatan, Sukarami sebagai kecamatan dengan jumlah KRS terbanyak mencapai 6.005 keluarga. Adapun jumlah KRS miskin ekstrem (desil 1) sebanyak 318 keluarga.
Sementara persentase KRS dengan sumber air minum tidak layak di Kecamatan Kertapati paling tinggi se Kota Palembang atau 8,32 persen dengan 1.198 keluarga. Jumlah KRS yang memiliki jamban tidak layak paling banyak juga berada di Kecamatan Kertapati sebanyak 3.332 keluarga.
Begitupun dengan KRS yang memiliki rumah tidak layak, di Kecamatan Kertapati terbanyak, sebanyak 4.821 keluarga.
Sementara itu, persentase keluarga dengan pasangan usia subur menurut 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, dan Terlalu Banyak anak) yang tidak menggunakan KB modern di Kota Palembang, didominasi faktor terlalu tua dan terlalu banyak. Dari jumlah 195.197 keluarga sasaran dengan pasangan usia subur, terdapat 25,57% terlalu tua dan 22,56% terlalu banyak.
“Sebenernya potret ini bisa menjadi satu pedoman untuk melakukan kebijakan,” tegas Hasto.
Adapun jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas di Kota Palembang sebanyak 980 tim dengan jumlah 2.940 kader.
Dari data yang ditampilkan, Hasto membuat simulasi bagi Kota Palembang. Dengan penduduk sekitar 1,7 juta, terdapat 18 kehamilan per 1000 penduduk. Pertahun akan lahir sebanyak 30.000 bayi, perbulan 2.500 bayi dan perhari 84 bayi lahir dengan risiko stunting hanya 16 bayi.
"Jadi, dengan jumlah kader TPK sebanyak 2.940 orang, per kader hanya akan mendampingi ibu hamil sebanyak 10-11 kasus pertahun," ujar Hasto.
Menurut Hasto, kasus stunting muncul di antaranya karena adanya pernikahan baru. Di Kota Palembang, yang mengisi catatan nikah dan dilaporkan ke BKKBN sebanyak 8.909 orang.
"Nama dan alamatnya saya punya," ujar Hasto, seraya menambahkan, siapa saja yang nikah di Kota Palembang akan mengisi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Kementerian Agama.
Dari 8.909 calon pengantin (catin) yang datanya masuk ke SIMKAH, hanya 4,8% atau 427 catin yang mengisi aplikasi Elsimil (elektronik Siap Nikah dan Hamil). “Saya berharap ini ditingkatkan,” harapnya.
Dari data aplikasi Elsimil BKKBN Per 31 Desember 2023, dari jumlah catin 427 yang mengisi elsimil, yang mengalami anemia tidak begitu banyak, angkanya 11,7%, tapi yang tidak memeriksakan Hb ada sebanyak 15%.
Lihat Juga :
