Pemerintah Pakai Data e-Commerce untuk Salurkan BLT, PKS Sebut Ngawur

JAKARTA - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang akan melibatkan bigdata milik penyedia jasa transportasi daring dan e-commerce. Langkah tersebut justru menunjukan kelemahan data pemerintah.

“Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komprehensif terkait seluruh data negara ini apalagi terkait data orang tidak mampu,” katanya Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (30/4/2020).

Pemerintah, lanjut Madani, mempunyai perangkat yang lebih lengkap untuk pendataan. Ada Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Kesehatan, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga Ditjen Pajak.

Mardani mendesak adanya pembenahan data. Sebab stimulus ekonomi itu kuncinya efektivitas penyaluran bantuan melalui akurasi data. Dalam kasus pandemi virus Corona, perlu pembaruan data karena banyak masyarakat yang terdampak.

“Kelemahan pendataan dan akurasi itu membuat pemerintah minta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e commerce. Jadi apa kerja pemerintah selama ini?” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Anggota Komisi II DPR itu meminta pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif dan detail agar stimulus sampai kepada orang yang tepat. Dia menyarankan pemerintah tetap menggunakan data dari perangkat negara, tinggal menyinkronkan data antar lembaga atau kementerian.

“Potensi penyimpangan tetap ada bila kerjasama dengan swasta selain cost yang mahal perlu kita bayar,” katanya.