Heru Budi Harus Audit Transjakarta karena Pemotongan Saldo Dobel yang Berpotensi Kerugian Miliaran
Rabu, 08 Mei 2024 - 19:37 WIB
loading...
A
A
A
Untuk mencegah kecurigaan masyarakat bahwa pengenaan tarif berlipat itu disengaja, Defiyan juga mendesak dilakukan audit terhadap sistem maupun keuangan Transjakarta.
“Jumlah penumpang dengan jumlah pendapatan sinkron apa tidak. Jika sudah sinkron lantas dana masyarakat yang dikutip dua kali itu dikemanakan, dikembalikan atau seperti apa. Audit perlu dilakukan agar semua transparan,” ujarnya.
Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menduga ada unsur kesengajaan mengingat hal itu terjadi di banyak koridor Transjakarta dan dialami banyak penumpang. Dia mendesak dilakukan audit terhadap alat maupun sistem pembayaran TransJakarta.
“Patut diduga ada kesengajaan karena sistem ini sudah berjalan cukup lama. Seharusnya tak lagi ada masalah seperti itu. Harus ada audit ini tak bisa didiamkan,” katanya.
Trubus meminta Heru Budi mengevaluasi Dinas Perhubungan dan TransJakarta terkait sistem pembayaran yang menimbulkan kerugian masyarakat. “Jangan sampai ada perilaku koruptif yang dibiarkan dan merugikan masyarakat serta negara. Jakarta itu jadi role model nasional. Apalagi nanti statusnya menjadi kawasan Aglomerasi hingga Cianjur,” ungkapnya.
Audit harus dilakukan untuk mencegah peluang perilaku koruptif dari oknum di Transjakarta. “Jika dibiarkan perilaku koruptif bisa memicu distrust publik. Masyarakat menjadi tak percaya dengan layanan publik di Jakarta,” kata Trubus.
Terkait pemotongan saldo dua kali di halte TransJakarta, Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia pernah melaporkan manajemen Transjakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang dilayangkan pada 2022 itu terkait pembuatan proyek sistem kartu dan gate Tap In-Tap Out Transjakarta.
“Jumlah penumpang dengan jumlah pendapatan sinkron apa tidak. Jika sudah sinkron lantas dana masyarakat yang dikutip dua kali itu dikemanakan, dikembalikan atau seperti apa. Audit perlu dilakukan agar semua transparan,” ujarnya.
Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menduga ada unsur kesengajaan mengingat hal itu terjadi di banyak koridor Transjakarta dan dialami banyak penumpang. Dia mendesak dilakukan audit terhadap alat maupun sistem pembayaran TransJakarta.
“Patut diduga ada kesengajaan karena sistem ini sudah berjalan cukup lama. Seharusnya tak lagi ada masalah seperti itu. Harus ada audit ini tak bisa didiamkan,” katanya.
Trubus meminta Heru Budi mengevaluasi Dinas Perhubungan dan TransJakarta terkait sistem pembayaran yang menimbulkan kerugian masyarakat. “Jangan sampai ada perilaku koruptif yang dibiarkan dan merugikan masyarakat serta negara. Jakarta itu jadi role model nasional. Apalagi nanti statusnya menjadi kawasan Aglomerasi hingga Cianjur,” ungkapnya.
Audit harus dilakukan untuk mencegah peluang perilaku koruptif dari oknum di Transjakarta. “Jika dibiarkan perilaku koruptif bisa memicu distrust publik. Masyarakat menjadi tak percaya dengan layanan publik di Jakarta,” kata Trubus.
Terkait pemotongan saldo dua kali di halte TransJakarta, Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia pernah melaporkan manajemen Transjakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang dilayangkan pada 2022 itu terkait pembuatan proyek sistem kartu dan gate Tap In-Tap Out Transjakarta.
Lihat Juga :
