Heru Budi Harus Audit Transjakarta karena Pemotongan Saldo Dobel yang Berpotensi Kerugian Miliaran
Rabu, 08 Mei 2024 - 19:37 WIB
loading...
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta melakukan audit terhadap sistem pembayaran melalui mekanisme tap in dan tap out di halte Transjakarta. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta melakukan audit terhadap sistem pembayaran melalui mekanisme tap in dan tap out di halte Transjakarta . Hal ini menyusul kembali maraknya kutipan dobel bahkan hingga 4 kali tarif normal.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori meminta Heru Budi melakukan audit dan meminta Transjakarta melakukan pembenahan sistem.
“Transjakarta harus diaudit, jika dibiarkan apalagi diduga ada unsur kesengajaan tentu ini akan merugikan masyarakat. Untuk pemotongan saldo dobel itu, tak hanya masyarakat, saya pun pernah mengalami juga,” ujarnya, Rabu (8/5/2024).
Baca juga: Modus Potong Saldo Dobel Kembali Marak di Transjakarta
Mantan staf ahli di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu menuturkan dengan jumlah penumpang rata-rata 1,1 juta per hari dengan total penumpang 290 juta-300 juta per tahun, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai miliaran rupiah.
“Tahun 2023 saja, data BPS menyebutkan jumlah penumpang Transjakarta mencapai 280 juta orang. Sehingga perlu ada keseriusan menuntaskan masalah yang meresahkan pengguna Transjakarta. Apakah karena memang sistemnya yang belum sempurna atau memang ada penyimpangan,” ucapnya.
Heru Budi perlu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur sistem transportasi Jakarta, sehingga menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. “Perlu juga dibentuk divisi pengaduan di Transjakarta karena keluhan masyarakat kebanyakan tak direspons,” katanya.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori meminta Heru Budi melakukan audit dan meminta Transjakarta melakukan pembenahan sistem.
“Transjakarta harus diaudit, jika dibiarkan apalagi diduga ada unsur kesengajaan tentu ini akan merugikan masyarakat. Untuk pemotongan saldo dobel itu, tak hanya masyarakat, saya pun pernah mengalami juga,” ujarnya, Rabu (8/5/2024).
Baca juga: Modus Potong Saldo Dobel Kembali Marak di Transjakarta
Mantan staf ahli di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu menuturkan dengan jumlah penumpang rata-rata 1,1 juta per hari dengan total penumpang 290 juta-300 juta per tahun, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai miliaran rupiah.
“Tahun 2023 saja, data BPS menyebutkan jumlah penumpang Transjakarta mencapai 280 juta orang. Sehingga perlu ada keseriusan menuntaskan masalah yang meresahkan pengguna Transjakarta. Apakah karena memang sistemnya yang belum sempurna atau memang ada penyimpangan,” ucapnya.
Heru Budi perlu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur sistem transportasi Jakarta, sehingga menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. “Perlu juga dibentuk divisi pengaduan di Transjakarta karena keluhan masyarakat kebanyakan tak direspons,” katanya.
Lihat Juga :
