Gubernur Herman Deru Hadiri Pemberian Remisi Narapidana Anak
loading...
A
A
A
PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru didampingi Duta Anti Narkoba, Ratu Tenny Leriva melanjutkan kegiatannya dihari kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadiri acara Pemberian Remisi Umum kepada narapidana dan anak se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Ham dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 secara virtual.
Pemberian remisi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. HD beserta Forkopimda Provinsi Sumsel mengikuti acara ini secara virtual di Lapas Kelas I Mata Merah (LAMETA) Palembang, Senin (17/8/2020).
Di Sumatera Selatan sendiri ada 7.577 jumlah remisi yang diberikan di antaranya Remisi Umum (RU I) sebanyak 7.486 orang dan yang bebas hari ini (RU II) sebanyak 91 orang se-Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Selatan Ajub Suratman.
HD dalam sambutannya mengatakan bahwa tidak ada satu orangpun yang ingin menjadi warga binaan, "Oleh sebab itu kalian yang sekarang akan mendapatkan remisi tahanan dan pembebasan langsung dihari ini agar harapannya bisa menjadi contoh bagi narapidana lainnya dan semoga kalian yang dibebaskan hari ini bisa kembali produktif dalam memberikan peran pada masyarakat," ucap HD.
Terkait dengan pembebasan warga binaan, HD meminta kepada pihak Lapas untuk berkordinasi dengan pihak terkait agar dapat membuka ruang sekolah standar didalam Lapas guna memberikan pembekalan ilmu kepada warga binaan. "Saya harap pihak Lapas dapat membuka ruang standar sekolah agar warga binaan yang sudah habis masa hukumannya bisa memiliki ijazah sebagai modalnya untuk berkerja. Ini bisa dikoordinasikan dengan pihak terkait agar mereka bisa mendapatkan ijazah paket A, B atau C," tambah HD.
Selain itu HD juga menyarankan kepada pihak Lapas untuk menjalin hubungan dengan pihak pemerintah, "Harapannya semoga warga binaan yang berprestasi dan memiliki kemampuan agar bisa diberdayakan ke BUMN atau BUMD yang ada dan tentunya sesuai dengan protokol yang benar", pungkas HD.
Turut hadir Danlanal Kolonel Laut (P) Filda Malari, Danlanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Firman Wirayuda, Danrem 044/GAPO, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib, Kadis Kominfo Prov. Sumsel, H. Achmad Rizwan, Ka. Dinas Sosial Prov. Sumsel, Mirwansyah.
Pemberian remisi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. HD beserta Forkopimda Provinsi Sumsel mengikuti acara ini secara virtual di Lapas Kelas I Mata Merah (LAMETA) Palembang, Senin (17/8/2020).
Di Sumatera Selatan sendiri ada 7.577 jumlah remisi yang diberikan di antaranya Remisi Umum (RU I) sebanyak 7.486 orang dan yang bebas hari ini (RU II) sebanyak 91 orang se-Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Selatan Ajub Suratman.
HD dalam sambutannya mengatakan bahwa tidak ada satu orangpun yang ingin menjadi warga binaan, "Oleh sebab itu kalian yang sekarang akan mendapatkan remisi tahanan dan pembebasan langsung dihari ini agar harapannya bisa menjadi contoh bagi narapidana lainnya dan semoga kalian yang dibebaskan hari ini bisa kembali produktif dalam memberikan peran pada masyarakat," ucap HD.
Terkait dengan pembebasan warga binaan, HD meminta kepada pihak Lapas untuk berkordinasi dengan pihak terkait agar dapat membuka ruang sekolah standar didalam Lapas guna memberikan pembekalan ilmu kepada warga binaan. "Saya harap pihak Lapas dapat membuka ruang standar sekolah agar warga binaan yang sudah habis masa hukumannya bisa memiliki ijazah sebagai modalnya untuk berkerja. Ini bisa dikoordinasikan dengan pihak terkait agar mereka bisa mendapatkan ijazah paket A, B atau C," tambah HD.
Selain itu HD juga menyarankan kepada pihak Lapas untuk menjalin hubungan dengan pihak pemerintah, "Harapannya semoga warga binaan yang berprestasi dan memiliki kemampuan agar bisa diberdayakan ke BUMN atau BUMD yang ada dan tentunya sesuai dengan protokol yang benar", pungkas HD.
Turut hadir Danlanal Kolonel Laut (P) Filda Malari, Danlanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Firman Wirayuda, Danrem 044/GAPO, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib, Kadis Kominfo Prov. Sumsel, H. Achmad Rizwan, Ka. Dinas Sosial Prov. Sumsel, Mirwansyah.
(alf)