Tolak Diberhentikan, 6 Gamot di Simalungun Gugat Pangulu Nagori Perlanaan
Jum'at, 01 Mei 2020 - 10:42 WIB
loading...
Ilustrasi/iNews.id
A
A
A
SIMALUNGUN - Sebanyak 6 Tungkat Nagori (Gamot) atau perangkat desa Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), menolak diberhentikan dari jabatannya oleh Pangulu Nagori Perlanaan Tri Jaka. Penolakan 6 Gamot tersebut tertuang dalam surat keberatan tertanggal 28 April 2020.
Gamot Huta V Nagori Perlanaan, Bambang Supriadi mewakili para Gamot kepada wartawan mengatakan, protes yang mereka lakukan karena menduga proses pemberhentian Gamot berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pangulu Nagori Perlanaan Nomor : 188.45/14/SK/2008/III/2020 tentang pemberhentian Gamot Nagori Perlanaan diduga melenceng dari aturan yang berlaku.
"Kami mensinyalir SK pemberhentian yang diterbitkan Pangulu tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa," kata Bambang.
Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017, lanjut Bambang, dijelaskan bahwa perangkat desa diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.
"Kalau Permendagri tersebut menjadi regulasi hukum tentang pemberhentian Gamot, kok kami diberhentikan, sementara usia kami belum mencapai 60 tahun," tanya Bambang.
Gamot Huta V Nagori Perlanaan, Bambang Supriadi mewakili para Gamot kepada wartawan mengatakan, protes yang mereka lakukan karena menduga proses pemberhentian Gamot berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pangulu Nagori Perlanaan Nomor : 188.45/14/SK/2008/III/2020 tentang pemberhentian Gamot Nagori Perlanaan diduga melenceng dari aturan yang berlaku.
"Kami mensinyalir SK pemberhentian yang diterbitkan Pangulu tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa," kata Bambang.
Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017, lanjut Bambang, dijelaskan bahwa perangkat desa diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.
"Kalau Permendagri tersebut menjadi regulasi hukum tentang pemberhentian Gamot, kok kami diberhentikan, sementara usia kami belum mencapai 60 tahun," tanya Bambang.
Lihat Juga :
