alexametrics

Sukseskan Pendidikan Gratis, Pemkot Blitar Alokasikan Rp60 Miliar

loading...
Sukseskan Pendidikan Gratis, Pemkot Blitar Alokasikan Rp60 Miliar
Untuk menyukseskan program pendidikan gratis, Pemerintah Kota Blitar mengusulkan anggaran sebesar Rp60 miliar pada APBD 2019. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
BLITAR - Untuk menyukseskan program pendidikan gratis, Pemerintah Kota Blitar mengusulkan anggaran sebesar Rp60 miliar pada APBD 2019. Anggaran tersebut rencananya juga untuk membiayai proyek pembangunan gedung SMP Negeri 03 yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk kelanjutan pembangunan SMP Negeri 03 sebesar Rp 23 miliar," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar Dindin Alinurdin kepada wartawan, Rabu (14/11/2018). Dana Rp23 miliar untuk pembangunan tahap 3 yang sebelumnya sempat berhenti karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dalam OTT KPK menangkap Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar, kontraktor proyek Susilo Prabowo alias Embun, dan Endro selaku kurir. Ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka.



Dindin beralasan pembangunan gedung SMP Negeri 03 merupakan bagian dari pelaksanaan program pendidikan gratis. "Pembangunan gedung ini untuk mendukung program sekolah gratis di Kota Blitar," sebutnya.

Adapun anggaran di luar pembangunan gedung SMP Negeri 03 akan dikucurkan untuk penggratisan seragam siswa, SPP, perlengkapan sekolah dan biaya operasional di sekolah. Selama ini seluruh siswa, yakni mulai TK hingga SMP di Kota Blitar tidak pernah dipungut biaya sepeserpun.

Menurut Dindin, dana pendidikan gratis yang dialokasikan setiap tahun, tidak pernah sama. Dibanding tahun sebelumnya, yakni 2018, 2017 dan 2016, alokasi tahun 2019 relatif lebih sedikit. "Sebab di tahun sebelumnya ada pengadaan sepeda gratis. Kemudian juga ada alokasi untuk siswa SMA/SMK sebelum diambil alih provinsi," jelasnya.

Sadewa, seorang warga Kota Blitar menilai program pendidikan gratis sangat membantu masyarakat. Kendati demikian dia berharap program bagus itu tidak digunakan sebagai kepentingan politis. "Sebab program populis seringkali menjadi alat untuk pemenuhan kepentingan politik. Ini yang harus diantisipasi," ujarnya.
(wib)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak