Dijanjikan Tuntutan Dikawal, Ribuan Guru Honorer Kembali Kerja
A
A
A
GUNUNGKIDUL - Upaya melakukan aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di Gunungkidul diakhiri. Pertemuan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dengan Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul membuat gerakan mogok yang rencana akan dilakukan hingga akhir bulan menjadi lunak.
"Kita sudah lakukan pertemuan dengan Disdikpora dan hari ini langsung kita kembali kerja. Surat instruksi sudsh tadi malam kita sampaikan," kata Ketua FHSN Gunungkidul Aris Wijayanto, Kamis (18/10).
Dijelaskannya, dslsm pertemuan yang berlangsung alot dan lama, akhirnya Disdikpora siap mengakomodir kepentingan pars GTT dan langsung akan membawa ke pemerintah pusat melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hal ini terkait dengan keinginan para GTT dan PTT diangkat menjadi PNS. "Kita juga memiliki hati dan tidak tega dengan peserta didik. Makanya ini jalan tengah," ucapnya.
Aris melanjutkan, selain tuntutan ke pemerintah pusat, pihaknya juga dijanjikan SK bupati terhadap GTT dan PTT segera diterbitkan. Awal tahun, lanjutnya, bupati bakal memberikan teken atas surat keputusan mengenai GTT dan PTT." Sejak awal tuntutan kami adalah adanya payung hukum bagi GTT dan PTT. Karens brbsn kerja kami juga berat," tandasnya.
Kepala Disdikpora Gunungkidul Bahron Rosyd mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan pertemuan ddngan perwakilan GTT di Gunungkidul. Diakuinya, dengan mogoknya GTT menjadikan kegiatan belajar mengajar sedikit terganggu."Kami dukung langkah GTT untuk menuntut hak dan kami siap memfasilitasi," ulasnya.
Untuk itu, dia berharap para GTT kembali ke sekolah masing-masing. Memberikan ilmu bagi para siswa sehingga prestasi siswa bisa lebih maksimal. "Kami terima kasih drngan semua GTT yang masih mengedepankan etika guru dan koordinasi bersama, mencari solusi bersama atas persoalan ini," pungkasnya.
"Kita sudah lakukan pertemuan dengan Disdikpora dan hari ini langsung kita kembali kerja. Surat instruksi sudsh tadi malam kita sampaikan," kata Ketua FHSN Gunungkidul Aris Wijayanto, Kamis (18/10).
Dijelaskannya, dslsm pertemuan yang berlangsung alot dan lama, akhirnya Disdikpora siap mengakomodir kepentingan pars GTT dan langsung akan membawa ke pemerintah pusat melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hal ini terkait dengan keinginan para GTT dan PTT diangkat menjadi PNS. "Kita juga memiliki hati dan tidak tega dengan peserta didik. Makanya ini jalan tengah," ucapnya.
Aris melanjutkan, selain tuntutan ke pemerintah pusat, pihaknya juga dijanjikan SK bupati terhadap GTT dan PTT segera diterbitkan. Awal tahun, lanjutnya, bupati bakal memberikan teken atas surat keputusan mengenai GTT dan PTT." Sejak awal tuntutan kami adalah adanya payung hukum bagi GTT dan PTT. Karens brbsn kerja kami juga berat," tandasnya.
Kepala Disdikpora Gunungkidul Bahron Rosyd mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan pertemuan ddngan perwakilan GTT di Gunungkidul. Diakuinya, dengan mogoknya GTT menjadikan kegiatan belajar mengajar sedikit terganggu."Kami dukung langkah GTT untuk menuntut hak dan kami siap memfasilitasi," ulasnya.
Untuk itu, dia berharap para GTT kembali ke sekolah masing-masing. Memberikan ilmu bagi para siswa sehingga prestasi siswa bisa lebih maksimal. "Kami terima kasih drngan semua GTT yang masih mengedepankan etika guru dan koordinasi bersama, mencari solusi bersama atas persoalan ini," pungkasnya.
(nag)