Wapres Bilang Aglomerasi di RUU DKJ Ide Lama, Bahkan Sejak Masih Anggota DPRD DKI
Jum'at, 22 Maret 2024 - 09:47 WIB
loading...
Wapres Maruf Amin mengatakan aglomerasi di RUU DKJ yang di dalamnya membahas aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara sebenarnya sudah lama mengemuka. Foto/Setwapres
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan aglomerasi di Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang di dalamnya membahas aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara sebenarnya sudah lama mengemuka. Bahkan, saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
Diakuinya bahwa ada kebutuhan tentang RUU semacam ini agar persoalan perencanaan pembangunan terintegrasi atau sinkron dengan daerah-daerah di sekitarnya. “Ya mengenai UU DKJ (Daerah Khusus Jakarta) untuk mengoordinasi aglomerasi itu, sebenarnya saya kira sesuatu kebutuhan. Karena, ide untuk mengoordinasikan dan menyinkronisasi, terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama,” kata Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip Jumat (22/3/2024).
Wapres menambahkan, bahkan dahulu pernah ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengoordinasi beberapa daerah. Itu pernah dan sudah dibicarakan beberapa kali. Salah satu urgensi perencanaan terintegrasi ini, lanjut Wapres, agar wilayah Jakarta terhindar dari permasalahan banjir.
Baca juga: Aglomerasi RUU DKJ, KH Maruf Amin: Wapres Baru Akan Pimpin
Diakuinya bahwa ada kebutuhan tentang RUU semacam ini agar persoalan perencanaan pembangunan terintegrasi atau sinkron dengan daerah-daerah di sekitarnya. “Ya mengenai UU DKJ (Daerah Khusus Jakarta) untuk mengoordinasi aglomerasi itu, sebenarnya saya kira sesuatu kebutuhan. Karena, ide untuk mengoordinasikan dan menyinkronisasi, terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama,” kata Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip Jumat (22/3/2024).
Wapres menambahkan, bahkan dahulu pernah ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengoordinasi beberapa daerah. Itu pernah dan sudah dibicarakan beberapa kali. Salah satu urgensi perencanaan terintegrasi ini, lanjut Wapres, agar wilayah Jakarta terhindar dari permasalahan banjir.
Baca juga: Aglomerasi RUU DKJ, KH Maruf Amin: Wapres Baru Akan Pimpin
Lihat Juga :