Demo di Gedung Sate, HMI Desak Langkah Konkret Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Beras
Selasa, 19 Maret 2024 - 20:46 WIB
loading...
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung unjuk rasa Adili Jokowi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (19/3/2024). Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Bandung menilai, pemerintah telah gagal menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu tercemin dari kenaikan harga beras yang signifikan di tahun 2024.
Begitu disampaikan Koordinator Lapangan Aksi HMI Komisariat se-Cabang Bandung, Ghifari dalam aksi unjuk rasa bertajuk 'Adili Jokowi' di depan Gedung Sate , Kota Bandung, Selasa (19/3/2024).
Ghifari mengatakan, dampak kenaikan harga beras ini tidak dapat diabaikan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, peningkatan angka kemiskinan, serta inflasi yang terjadi adalah sebagian dari dampak-dampak tersebut.
"Kenaikan harga beras yang terus menerus adalah cerminan kegagalan sistematis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Sementara para pejabat duduk di balik meja mereka dengan muka serius, rakyat di bawah mereka menderita," ucap Ghifari.
Baca juga; BEM Kema Unpad Ikuti Aksi 'Jakarta Lautan Api' Hari Ini
"Mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan penjaga kepentingan rakyat, justru terlibat dalam drama politik yang menjijikkan, memainkan permainan kekuasaan mereka sambil mengabaikan penderitaan nyata yang dialami oleh jutaan orang," tambahnya.
HMI juga turut menyoroti impor beras yang kerap menjadi jalan pintas yang diambil oleh pemerintah, tanpa memperhatikan dampaknya pada perekonomian lokal dan kemandirian negara.
"Mereka telah menjadi penjual diri kepada kepentingan luar negeri, mengorbankan kesejahteraan rakyat demi keuntungan politik mereka sendiri," imbuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi kenaikan harga beras ini.
Baca juga; Aksi Jakarta Lautan Api Jadi Contoh, BEM Kema Unpad Desak Mahasiswa Berani Bersuara
"Operasi pasar guna menstabilkan harga, peningkatan produksi beras dengan memberikan bantuan kepada petani, serta tindakan tegas terhadap spekulan harga beras adalah langkah-langkah yang harus segera dilakukan," ungkapnya.
Bukan hanya itu, sistem distribusi beras juga perlu diperkuat agar beras dapat tersedia secara merata di seluruh wilayah. Namun, tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah.
"Masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi harga beras di pasaran. Jika ada indikasi penimbunan atau permainan harga, laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti," katanya.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh rakyat akibat kenaikan harga ini.
"Dengan langkah-langkah konkret dan kerja sama yang baik, diharapkan kenaikan harga beras dapat segera diatasi, dan masyarakat dapat kembali merasakan kestabilan ekonomi," terangnya.
Begitu disampaikan Koordinator Lapangan Aksi HMI Komisariat se-Cabang Bandung, Ghifari dalam aksi unjuk rasa bertajuk 'Adili Jokowi' di depan Gedung Sate , Kota Bandung, Selasa (19/3/2024).
Ghifari mengatakan, dampak kenaikan harga beras ini tidak dapat diabaikan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, peningkatan angka kemiskinan, serta inflasi yang terjadi adalah sebagian dari dampak-dampak tersebut.
"Kenaikan harga beras yang terus menerus adalah cerminan kegagalan sistematis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Sementara para pejabat duduk di balik meja mereka dengan muka serius, rakyat di bawah mereka menderita," ucap Ghifari.
Baca juga; BEM Kema Unpad Ikuti Aksi 'Jakarta Lautan Api' Hari Ini
"Mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan penjaga kepentingan rakyat, justru terlibat dalam drama politik yang menjijikkan, memainkan permainan kekuasaan mereka sambil mengabaikan penderitaan nyata yang dialami oleh jutaan orang," tambahnya.
HMI juga turut menyoroti impor beras yang kerap menjadi jalan pintas yang diambil oleh pemerintah, tanpa memperhatikan dampaknya pada perekonomian lokal dan kemandirian negara.
"Mereka telah menjadi penjual diri kepada kepentingan luar negeri, mengorbankan kesejahteraan rakyat demi keuntungan politik mereka sendiri," imbuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi kenaikan harga beras ini.
Baca juga; Aksi Jakarta Lautan Api Jadi Contoh, BEM Kema Unpad Desak Mahasiswa Berani Bersuara
"Operasi pasar guna menstabilkan harga, peningkatan produksi beras dengan memberikan bantuan kepada petani, serta tindakan tegas terhadap spekulan harga beras adalah langkah-langkah yang harus segera dilakukan," ungkapnya.
Bukan hanya itu, sistem distribusi beras juga perlu diperkuat agar beras dapat tersedia secara merata di seluruh wilayah. Namun, tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah.
"Masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi harga beras di pasaran. Jika ada indikasi penimbunan atau permainan harga, laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti," katanya.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh rakyat akibat kenaikan harga ini.
"Dengan langkah-langkah konkret dan kerja sama yang baik, diharapkan kenaikan harga beras dapat segera diatasi, dan masyarakat dapat kembali merasakan kestabilan ekonomi," terangnya.
(wib)
Lihat Juga :
