Perumda Tirta Bhagasasi Kaji Kebijakan Pegawai Imbas Pisah Aset
Senin, 18 Maret 2024 - 22:11 WIB
loading...
Perumda Tirta Bhagasasi melakukan kajian menyangkut kebijakan pegawai sebagai imbas pemisahan aset. Foto/MPI/abdullah m surjaya
A
A
A
BEKASI - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yakni, Perumda Tirta Bhagasasi melakukan kajian menyangkut kebijakan pegawai sebagai imbas pemisahan aset perusahaan yang diserahkan kepada Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi.
Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan mengatakan kebijakan terkait kepegawaian terutama kepada para pegawai yang asetnya dipindahkan masih menjadi fokus utama yang sedang dibahas.
"Kami masih mengikuti tahapan. Secara aset dan kompensasi sedang dan terus berjalan. Hanya saja untuk kepegawaiannya masih kita bahas terlebih dahulu," katanya, Senin (18/3/2024).
Baca juga: Perumda Tirta Bhagasasi Salurkan Air Bersih ke Masyarakat Terdampak Kebocoran Pipa
Reza mengatakan sesuai amanah dari dua kepala daerah selaku kuasa pemilik modal BUMD, pihaknya bertugas memberikan masukan teknis terkait pemisahan aset berikut kepegawaian.
Menurut dia, masa depan pegawai yang dipindahkan ke Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi menjadi persoalan penting untuk disikapi, terutama terkait pengabdian, kesejahteraan, dan pensiun mereka. Meskipun ada perbedaan kebijakan antara dua BUMD, perhatian tetap pada kesejahteraan pegawai yang telah berdedikasi.
Baca juga: Jabatan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi segera Terisi
"Secara kebijakan meskipun sama-sama BUMD tentunya ada perbedaan. Namun yang kami pikirkan adalah bagaimana kesejahteraan pegawai yang sudah mengabdi tidak terbengkalai. Oleh sebab itu kami masih lakukan proses pengkajian dan perapihan dokumen," ucapnya.
Di sisi lain, tujuan keberadaan Perumda Tirta Bhagasasi adalah untuk memberikan pelayanan air bersih untuk masyarakat. Dengan kondisi tersebut, pihaknya tetap mengedepankan pelayanan air bersih bagi pelanggan yang berada di wilayah administrasi Kota Bekasi.
Reza mengaku perusahaan mengalami kerugian secara bisnis atas proses pemisahan aset dimaksud namun hal ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kesepakatan dua kepala daerah dengan maksud optimalisasi pelayanan air bersih di masing-masing wilayah.
Dari total delapan aset Perumda Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi, tiga di antaranya telah diserahkan disertai pembayaran kompensasi senilai Rp50 miliar. Ketiga aset itu meliputi Kantor Cabang Wisma Asri, Harapan Baru, serta Pondok Gede.
"Kantor Cabang Rawa Tembaga akan menyusul bersama kantor-kantor cabang lain, disertai pembayaran kompensasi tahap kedua sebesar Rp50 miliar dan tahap ketiga Rp55,3 miliar," ucapnya.
Asisten Daerah III Setda Kota Bekasi Dwie Andyarini menyatakan pembahasan kepegawaian Perumda Tirta Patriot saat ini masih menunggu informasi dari Perumda Tirta Bhagasasi.
Informasi dimaksud berkaitan dengan aspek teknis kepegawaian, termasuk identifikasi pegawai yang akan diserahkan. Selain aset juga mencakup pelanggan yang terlibat dalam proses tersebut.
"Kalau aset dan kompensasi sudah berjalan. Sebab tahun ini rencana Pemkot Bekasi akan melunasi melalui APBD untuk pembayaran kompensasi. Dan kalau masalah pegawai, sepengetahuan saya memang masih ada hal-hal yang harus dibahas," katanya.
Pihaknya juga tetap mengedepankan pemberian layanan air bersih kepada masyarakat pelanggan sesuai kebijakan kedua pemerintah daerah kendati persoalan kepegawaian belum tuntas dibahas.
"Karena info yang saya dapat ada juga pegawai yang tidak mau dipindahkan, namun semua ini sudah menjadi kebijakan kedua pemerintah yang pasti ada konsekuensi. Sebab tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat," kata dia.
Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan mengatakan kebijakan terkait kepegawaian terutama kepada para pegawai yang asetnya dipindahkan masih menjadi fokus utama yang sedang dibahas.
"Kami masih mengikuti tahapan. Secara aset dan kompensasi sedang dan terus berjalan. Hanya saja untuk kepegawaiannya masih kita bahas terlebih dahulu," katanya, Senin (18/3/2024).
Baca juga: Perumda Tirta Bhagasasi Salurkan Air Bersih ke Masyarakat Terdampak Kebocoran Pipa
Reza mengatakan sesuai amanah dari dua kepala daerah selaku kuasa pemilik modal BUMD, pihaknya bertugas memberikan masukan teknis terkait pemisahan aset berikut kepegawaian.
Menurut dia, masa depan pegawai yang dipindahkan ke Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi menjadi persoalan penting untuk disikapi, terutama terkait pengabdian, kesejahteraan, dan pensiun mereka. Meskipun ada perbedaan kebijakan antara dua BUMD, perhatian tetap pada kesejahteraan pegawai yang telah berdedikasi.
Baca juga: Jabatan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi segera Terisi
"Secara kebijakan meskipun sama-sama BUMD tentunya ada perbedaan. Namun yang kami pikirkan adalah bagaimana kesejahteraan pegawai yang sudah mengabdi tidak terbengkalai. Oleh sebab itu kami masih lakukan proses pengkajian dan perapihan dokumen," ucapnya.
Di sisi lain, tujuan keberadaan Perumda Tirta Bhagasasi adalah untuk memberikan pelayanan air bersih untuk masyarakat. Dengan kondisi tersebut, pihaknya tetap mengedepankan pelayanan air bersih bagi pelanggan yang berada di wilayah administrasi Kota Bekasi.
Reza mengaku perusahaan mengalami kerugian secara bisnis atas proses pemisahan aset dimaksud namun hal ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kesepakatan dua kepala daerah dengan maksud optimalisasi pelayanan air bersih di masing-masing wilayah.
Dari total delapan aset Perumda Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi, tiga di antaranya telah diserahkan disertai pembayaran kompensasi senilai Rp50 miliar. Ketiga aset itu meliputi Kantor Cabang Wisma Asri, Harapan Baru, serta Pondok Gede.
"Kantor Cabang Rawa Tembaga akan menyusul bersama kantor-kantor cabang lain, disertai pembayaran kompensasi tahap kedua sebesar Rp50 miliar dan tahap ketiga Rp55,3 miliar," ucapnya.
Asisten Daerah III Setda Kota Bekasi Dwie Andyarini menyatakan pembahasan kepegawaian Perumda Tirta Patriot saat ini masih menunggu informasi dari Perumda Tirta Bhagasasi.
Informasi dimaksud berkaitan dengan aspek teknis kepegawaian, termasuk identifikasi pegawai yang akan diserahkan. Selain aset juga mencakup pelanggan yang terlibat dalam proses tersebut.
"Kalau aset dan kompensasi sudah berjalan. Sebab tahun ini rencana Pemkot Bekasi akan melunasi melalui APBD untuk pembayaran kompensasi. Dan kalau masalah pegawai, sepengetahuan saya memang masih ada hal-hal yang harus dibahas," katanya.
Pihaknya juga tetap mengedepankan pemberian layanan air bersih kepada masyarakat pelanggan sesuai kebijakan kedua pemerintah daerah kendati persoalan kepegawaian belum tuntas dibahas.
"Karena info yang saya dapat ada juga pegawai yang tidak mau dipindahkan, namun semua ini sudah menjadi kebijakan kedua pemerintah yang pasti ada konsekuensi. Sebab tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat," kata dia.
(cip)
Lihat Juga :
