Aksi Jakarta Lautan Api Jadi Contoh, BEM Kema Unpad Desak Mahasiswa Berani Bersuara

Senin, 18 Maret 2024 - 12:11 WIB
loading...
Aksi Jakarta Lautan...
Aksi unjuk rasa bertajuk Jakarta Lautan Api yang diinisiasi BEM Kema Unpad 2024 diharapkan jadi pemantik semangat bagi para mahasiswa, khususnya di Bandung. Foto/MPI/Agung Bakti Sarasa
A A A
SUMEDANG - Aksi unjuk rasa bertajuk 'Jakarta Lautan Api' yang diinisiasi BEM Kema Unpad 2024 diharapkan menjadi pemantik semangat bagi para mahasiswa, khususnya di Bandung, Jawa Barat.

Begitu disampaikan Kepala Departemen Propaganda dan Aksi BEM Kema Unpad 2024, Darda Natapraja saat ditemui sebelum berangkat ke Jakarta di UKM Barat Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Unpad Bakal Turunkan Mahasiswa Jika Petisi Tak Diindahkan Presiden Jokowi

Darda mengakui, pihaknya tidak membawa banyak massa dalam aksi yang akan berlangsung di depan Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat tersebut.

"Kita dari massa aksi mungkin tidak begitu banyak hari ini, terhitung jari. Tapi di satu sisi kita pengen memantik semangat baru untuk temen-temen dari Bandung atau dari daerah-daerah lain," ucap Darda.

Darda juga berharap, aksi BEM Kema Unpad 2024 dapat menjadi contoh bagi para mahasiswa lainnya dalam menyuarakan setiap permasalahan dan tuntutan kepada pemerintah.

"Kita dari Unpad dengan massa aksi yang sedikit namun berani dan mampu untuk menjalankan aksi di pusat. Ketika nanti mungkin kedepannya akan ada hal-hal lain yang harapannya ini menjadi contoh baru aja ke temen-temen untuk menyikapi yang terjadi pada hari ini," tandasnya.

Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik

Untuk diketahui, dalam aksi ini, BEM Kema Unpad memiliki 12 tuntutan hasil kajian kolektif dari pandangan setiap fakultas yang ada di Unpad..

12 Tuntutan BEM Kema Unpad:


1. Kembalikan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Cabut Pasal TNI POLRI dapat mengisi jabatan ASN pada RPP Manajemen ASN dan Tolak Segala bentuk Dwi Fungsi TNI Polri
3. Cabut Undang-Undang No.6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja
4. Revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi
5. Jamin partisipasi masyarakat yang bermakna dalam seluruh proses pembentukan peraturan dan kebijakan publik
6. Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan tolak Politisasi yudisial
7. Tindak tegas pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum (Pemilu)
8. Tindak tegas aparatur negara yang berpihak dan adili peserta pemilu yang menggunakan fasilitas negara
9. Cegah Intervensi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
10. Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun
11. Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan Stabilkan harga bahan pokok
12. Tolak Politisasi Bansos
(shf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Rencana Aksi Lagi di...
Rencana Aksi Lagi di Bundaran HI, Ketua BEM UI Ingin Dobrak Kemacetan Mobilitas Sosial
Tiyo Ardianto Dilaporkan...
Tiyo Ardianto Dilaporkan ke Polres Tangsel, Pelapornya Pernah Ngaku-ngaku Punya Gunung Parung
Polisi Persilakan Tiyo...
Polisi Persilakan Tiyo Ardianto Bikin Laporan Dugaan Temuan Alat Pelacak di Mobil
4.576 Polisi Diterjunkan...
4.576 Polisi Diterjunkan untuk Jaga Demo di 5 Titik Jakarta Hari Ini
Lalin di Kawasan Patung...
Lalin di Kawasan Patung Kuda Ramai Lancar Jelang Aksi Massa
5 Titik Demo di Jakarta...
5 Titik Demo di Jakarta Hari Ini, Bundaran HI hingga Gedung DPR
PKB Instruksikan DPC...
PKB Instruksikan DPC dan DPW Berdialog dengan Mahasiswa
Namanya Dicatut BEM...
Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas
Diskusi Budiman-Nusron-Sudaryono...
Diskusi Budiman-Nusron-Sudaryono di UGM Dibubarkan Mahasiswa, Foksi: Sungguh Menggelikan
Rekomendasi
Sebaik-baikya Puasa...
Sebaik-baikya Puasa Setelah Ramadan, Ternyata Puasa Muharram!
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Beri Waktu 2 Tahun untuk Revisi UU Advokat
Ajukan Jadi JC, Mantan...
Ajukan Jadi JC, Mantan Waka BNN Sony Sonjaya Diperiksa di Kejagung Besok
Berita Terkini
BMKG Catat 612 Gempa...
BMKG Catat 612 Gempa Susulan Guncang Sulteng usai Gempa Besar M6,7
Pegadaian Kanwil IX...
Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal Gratis di Dua Lokasi
Rencana Aksi Lagi di...
Rencana Aksi Lagi di Bundaran HI, Ketua BEM UI Ingin Dobrak Kemacetan Mobilitas Sosial
Viral Gunung Lawu Akan...
Viral Gunung Lawu Akan Erupsi Besar, Badan Geologi: Hoaks!
Besok Eksekusi Lahan...
Besok Eksekusi Lahan Hotel Sultan, Sejumlah Akses Menuju GBK Ditutup
Divonis 6 Tahun Penjara,...
Divonis 6 Tahun Penjara, Pengusaha Jambi Bengawan Kamto Tempuh Banding
Infografis
UU DKJ Diteken Jokowi,...
UU DKJ Diteken Jokowi, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved