Pj Gubernur Agus Fatoni Dorong Pusat Pelayanan Umum Sumsel Terapkan Sistem Informasi e-BLUD

PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendorong pusat pelayanan umum di Sumsel segera menerapkan sistem informasi elektronik Badan Layanan Umum Daerah (e-BLUD).

Diketahui, e-BLUD merupakan sistem yang mendokumentasikan administrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan BLUD secara real time.

“Sistem ini sangat penting agar seluruh proses bisa berjalan lebih mudah, datanya bisa terintegrasi, kerja lebih efektif dan efisien. Silakan terus lakukan inovasi dalam bekerja,” ucap Fatoni dalam Bimbingan Teknis Implementasi Fleksibilitas BLUD di Hotel Aston Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/2/2024).

Menurut Fatoni, BLUD harus mengedepankan pelayanan namun dari segi anggaran merupakan internal dan bersifat fleksibel. Diharapkan pelayanan tersebut akan jauh lebih baik ke depannya.



Dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BLUD yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif diperlukan dukungan dari stakeholder dan instansi terkait agar penyelenggaraan BLUD bisa berjalan dengan baik.

Fatoni menguraikan secara rinci, terdapat tiga permasalahan yang perlu diatasi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Di antaranya, yaitu kompetensi, komitmen dan kekompakan.

Sementara untuk menyikapi solusi permasalahan ketiga tersebut, Fatoni menyebutkan terdapat pada lima hal. Kelima hal itu, adalah mengubah mindset atau pola pikir, peningkatan kompetensi, komitmen dalam mengerjakan sesuatu hal, dan inovasi melakukan sesuatu atau pekerjaan dengan cara yang berbeda.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setda Provinsi Sumsel Hengky Putrawan dalam laporannya mengatakan kegiatan Bimbingan teknis Implementasi fleksibilitas BLUD bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam Implementasi Fleksibilitas BLUD. Termasuk, memahami permasalahan yang dihadapi dalam penerapan BLUD dan solusinya.



Kemudian, memahami pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan BLUD, memahami tata cara penyusunan laporan penilaian kinerja, dari mulai menyusun perjanjian kinerja, serta menyusun indikator kinerja, mengisi skor kinerja dan melakukan penilaian kinerja BLUD.

“Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, Pemerintah daerah dapat meningkatkan pemahaman dalam implementasi BLUD, sehingga mendorong optimalisasi penerapan BLUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan,” jelasnya.

Kegiatan bimtek diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Hadir juga Kepala Sub Direktorat Badan Layanan Umum Daerah Kemendagri R Wisnu Saputro, Wakil Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Brahmana Purwasetya dan Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Fadly.