Bongkar Rekayasa Pilpres 2024, BEM DIY: Kecurangan Pemilu Terstruktur dan Sistematis
Rabu, 21 Februari 2024 - 18:23 WIB
loading...
Forum BEM DIY menyampaikan tuntutan pemungutan suara ulang di pilpres dan pileg 2024 buntut dugaan kejanggalan proses pemilu yang dilakukan oleh KPU, Rabu (21/02/2024). Foto/Inews.id/Yohanes Demo.
A
A
A
YOGYAKARTA - Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM DIY) mengungkap sejumlah rekayasa pada proses Pemilu 2024. BEM DIY menyebut ada indikasi kecurangan yang terjadi oleh KPU yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Ketua II Forum BEM DIY, Akhmad Makarim Pramudita mengatakan, ada tiga kejanggalan pada sistem penghitungan suara Sirekap milik KPU yang ditemukan berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim IT BEM DIY.
“Pada sistem ini sebenarnya ditemukan beberapa indikasi, pertama bahwa bahkan sebelum pelaksanaan pemilu sudah diketahui (Sirekap) terjadi banyak error. Banyak sekali kendala yang dialami juga diamini oleh kawan-kawan KPPS yang merupakan orang yang menggunakan software ini," katanya dalam acara konferensi pers BEM DIY di Banguntapan, Bantul, Rabu (21/02/2024).
Baca juga; Ungkap Kejanggalan Sirekap, Forum BEM DIY Tuntut KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang
Akhmad menegaskan, dengan adanya kesalahan-kesalahan yang ditemukan memunculkan pertanyaan, apakah aplikasi tersebut telah diuji melalui skema-skema tertentu sampai benar-benar layak digunakan.
Kemudian, Akhmad mengatakan bahwa Forum BEM DIY juga menemukan data anomali pada proses pemungutan suara pilpres yang dilakukan lewat sistem Sirekap. BEM DIY juga menemukan penggelembungan data suara hanya terjadi pada salah satu paslon tertentu.
“Pertanyaan dari kami, mengapa penggelembungan data cenderung hanya terjadi pada salah satu paslon (capres-cawapres) saja," katanya.
Akhmad menyebut penggelembungan suara terhitung cukup besar. Beberapa kasus angkanya mencapai 700-800 suara di satu TPS. Sementara regulasi yang berlaku membatasi hanya 300 DPT di satu TPS.
Baca juga; Puluhan Mahasiswa BEM Se-DIY Unjuk Rasa Tuntut Jokowi Taat Hukum
Temuan lainnya, lanjut Akhmad, yakni hanya input data Pilpres saja yang tidak bisa direvisi, sementara pemilihan DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten bisa langsung direvisi oleh petugas KPPS.
Tak hanya itu, BEM DIY juga menyoroti sistem server Sirekap di luar negeri. Akhmad mengatakan, bahwa situs website pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya di luar negeri. Lalu, penelurusan juga mendapati penyedia internet yang digunakan di situs tersebut merupakan milik perusahaan raksasa Alibaba.
"Penyimpanan data di luar negeri ini jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 pasal 20 ayat 2. Tentu ini sangat membahayakan data-data yang ada di dalamnya," katanya.
Akhmad memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan BEM DIY adalah semata-mata untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi di Indonesia agar berjalan ideal. BEM DIY pada kesempatan ini juga menyampaikan sejumlah tuntutan.
Antara lain, menyatakan bahwa kuat dugaan pilpres dan pileg 2024 telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan cawapres tertentu. Untuk itu, mereka menuntut hasil pilpres dan pileg dibatalkan.
Kedua, memecat dan mengganti seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Serta, ketiga, menuntut pelaksanaan pilpres dan pileg 2024 ulang di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua II Forum BEM DIY, Akhmad Makarim Pramudita mengatakan, ada tiga kejanggalan pada sistem penghitungan suara Sirekap milik KPU yang ditemukan berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim IT BEM DIY.
“Pada sistem ini sebenarnya ditemukan beberapa indikasi, pertama bahwa bahkan sebelum pelaksanaan pemilu sudah diketahui (Sirekap) terjadi banyak error. Banyak sekali kendala yang dialami juga diamini oleh kawan-kawan KPPS yang merupakan orang yang menggunakan software ini," katanya dalam acara konferensi pers BEM DIY di Banguntapan, Bantul, Rabu (21/02/2024).
Baca juga; Ungkap Kejanggalan Sirekap, Forum BEM DIY Tuntut KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang
Akhmad menegaskan, dengan adanya kesalahan-kesalahan yang ditemukan memunculkan pertanyaan, apakah aplikasi tersebut telah diuji melalui skema-skema tertentu sampai benar-benar layak digunakan.
Kemudian, Akhmad mengatakan bahwa Forum BEM DIY juga menemukan data anomali pada proses pemungutan suara pilpres yang dilakukan lewat sistem Sirekap. BEM DIY juga menemukan penggelembungan data suara hanya terjadi pada salah satu paslon tertentu.
“Pertanyaan dari kami, mengapa penggelembungan data cenderung hanya terjadi pada salah satu paslon (capres-cawapres) saja," katanya.
Akhmad menyebut penggelembungan suara terhitung cukup besar. Beberapa kasus angkanya mencapai 700-800 suara di satu TPS. Sementara regulasi yang berlaku membatasi hanya 300 DPT di satu TPS.
Baca juga; Puluhan Mahasiswa BEM Se-DIY Unjuk Rasa Tuntut Jokowi Taat Hukum
Temuan lainnya, lanjut Akhmad, yakni hanya input data Pilpres saja yang tidak bisa direvisi, sementara pemilihan DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten bisa langsung direvisi oleh petugas KPPS.
Tak hanya itu, BEM DIY juga menyoroti sistem server Sirekap di luar negeri. Akhmad mengatakan, bahwa situs website pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya di luar negeri. Lalu, penelurusan juga mendapati penyedia internet yang digunakan di situs tersebut merupakan milik perusahaan raksasa Alibaba.
"Penyimpanan data di luar negeri ini jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 pasal 20 ayat 2. Tentu ini sangat membahayakan data-data yang ada di dalamnya," katanya.
Akhmad memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan BEM DIY adalah semata-mata untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi di Indonesia agar berjalan ideal. BEM DIY pada kesempatan ini juga menyampaikan sejumlah tuntutan.
Antara lain, menyatakan bahwa kuat dugaan pilpres dan pileg 2024 telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan cawapres tertentu. Untuk itu, mereka menuntut hasil pilpres dan pileg dibatalkan.
Kedua, memecat dan mengganti seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Serta, ketiga, menuntut pelaksanaan pilpres dan pileg 2024 ulang di seluruh wilayah Indonesia.
(wib)
Lihat Juga :
