Puluhan Mahasiswa BEM Se-DIY Unjuk Rasa Tuntut Jokowi Taat Hukum

YOGYAKARTA - Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY, Jumat (9/2/2024) sore. Massa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY sempat memaksa masuk ke gedung DPRD.

Mereka mendobrak gerbang yang dijaga sejumlah petugas kepolisian. Padahal di dalam Gedung DPRD tidak ada satupun anggota Dewan karena cuti bersama Imlek.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang awalnya berencana menemui batal karena kehadiran para pengunjuk rasa yang molor cukup lama. Massa juga sempat membakar banner yang mereka bawa.



Mahasiswa silih berganti berorasi menyuarakan kegalauan mereka berkaitan dengan situasi negara terkini. Pemerintahan yang banyak melanggar peraturan menjadi sorotan utama

Demo mahasiswa ini menuntut DPRD menyuarakan sejumlah isu terkait Pemilu 2024 yang digelar sebentar lagi. Massa menilai para pejabat negara mempertontonkan sikap tak wajar dengan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik praktis dengar mengerahkan sumber daya negara.

Koordinator mahasiswa, Gunawan Harmain menuturkan aksi untuk menyelamatkan demokrasi dan hukum di Indonesia. “Kita melihat bagaimana MK melanggar etik dan sekarang KPU juga," tuturnya.

Gunawan menyebut gerakan ini lahir dari kesadaran mahasiswa untuk betul-betul turun ke jalan menyelamatkan demokrasi. Karena saat ini masyarakat menyaksikan bagaimana proses kekuasaan dan watak kekuasaan yang kini betul-betul condong dan mengabaikan norma serta etika.



Gunawan menyebut aksi ini adalah hentuk dari amarah mahasiswa untuk turun ke jalan menyelamatkan demokrasi. Semua pihak merasakan bagaimana polarisasi yang terjadi ketika presiden menyatakan boleh berkampanye.

“itu adalah salah satu paradigma atau cara berpikir yang sesat bagi saya yang tumbuh dan hidup dalam negara demokrasi yang punya keberpihakan sendiri," tegasnya.

Para mahasiswa merasakan bagaimana pelanggengan dan pengangkangan seluruh institusi untuk kepentingan politik dinasti itu terus terjadi. Mahasiswa juga merasakan bahwa bagaimanapun KKN adalah musuh bersama seperti ketika mahasiswa menumbangkan rezim suharto.

Oleh karena itu para mahasiswa menuntut kepada Presiden Joko widodo untuk taat hukum dan menghentikan politisasi bansos. Di samping itu, mahasiswa juga menuntut seluruh anggota DPR yang ada di senayan untuk mengaktifkan instrumen untuk menanggapi dan menghentikan proses kekuasaan yang cenderung absolutisme.