Akses Jalinsum Sumsel-Jambi Diblokade Massa, Kendaraan Terpaksa Putar Balik
Sabtu, 17 Februari 2024 - 20:44 WIB
loading...
Aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan ratusan massa dengan memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Muratara, Sumsel, Sabtu (17/2/2024). Foto/MPI/Era Neizma Wedya
A
A
A
MURATARA - Aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan ratusan massa dengan memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan Sabtu (17/2/2024).
Massa berunjuk rasa persisnya di depan kantor Camat Karang Jaya yang merupakan akses Jalinsum yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Provinsi Jambi.
Baca juga: Protes Kecurangan Pemilu, Ratusan Warga Muratara Blokade Jalan Lintas Sumatera
Akibat diblokadenya Jalinsum, kendaraan baik dari arah Kota Lubuklinggau Sumsel maupun Jambi dipaksa putar balik.
"Putar balik, balik, jangan lewat sini," ujar warga memaksa kendaraan memutar balik.
Aksi damai di depan kantor Camat Karang Jaya Kabupaten Muratara ini semula kondusif lalu memanas.
Gerakan massa ini atas dasar mencium aroma ada dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Karang Jaya. Mereka mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Karang Jaya.
Baca juga: Pakar: Kecurangan Pemilu 2024 Jangan Dianggap Normal
Aksi damai berujung memanas setelah massa tersulut emosi dengan jawaban dari pihak PPK dan Panwascam Karang Jaya yang tidak bisa mereka terima.
Massa akhirnta melakukan blokade Jalinsum di depan kantor Camat Karang Jaya karena tuntutan mereka tak dipenuhi.
Selain itu juga massa menuntut agar kotak suara dibuka dan surat suara dihitung ulang khusus untuk tiga desa di Kecamatan Karang Jaya yakni Desa Embacang Lama, Embacang Baru, dan Embacang Baru Ilir.
"Kami menuntut kotak suara dibuka dan dilakukan penghitungan ulang, khususnya di Embacang Raya," ujar Arimansa Eko Putra selaku koordinator lapangan massa pengunjuk rasa.
Massa juga menuntut agar pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan sebelum kotak suara dibuka dan dihitung ulang di tiga desa tersebut.
"Permintaan kami buka kotak suara, hitung ulang, secara transparan, terbuka, sebelum pelaksanaan pleno di tingkat PPK," tegasnya.
Karena mereka mengendus aroma ada dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
"Kami punya bukti-buktinya bahwa patut diduga ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ada juga dugaan penyelenggara ikut bermain," pungkasnya.
Massa berunjuk rasa persisnya di depan kantor Camat Karang Jaya yang merupakan akses Jalinsum yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Provinsi Jambi.
Baca juga: Protes Kecurangan Pemilu, Ratusan Warga Muratara Blokade Jalan Lintas Sumatera
Akibat diblokadenya Jalinsum, kendaraan baik dari arah Kota Lubuklinggau Sumsel maupun Jambi dipaksa putar balik.
"Putar balik, balik, jangan lewat sini," ujar warga memaksa kendaraan memutar balik.
Aksi damai di depan kantor Camat Karang Jaya Kabupaten Muratara ini semula kondusif lalu memanas.
Gerakan massa ini atas dasar mencium aroma ada dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Karang Jaya. Mereka mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Karang Jaya.
Baca juga: Pakar: Kecurangan Pemilu 2024 Jangan Dianggap Normal
Aksi damai berujung memanas setelah massa tersulut emosi dengan jawaban dari pihak PPK dan Panwascam Karang Jaya yang tidak bisa mereka terima.
Massa akhirnta melakukan blokade Jalinsum di depan kantor Camat Karang Jaya karena tuntutan mereka tak dipenuhi.
Selain itu juga massa menuntut agar kotak suara dibuka dan surat suara dihitung ulang khusus untuk tiga desa di Kecamatan Karang Jaya yakni Desa Embacang Lama, Embacang Baru, dan Embacang Baru Ilir.
"Kami menuntut kotak suara dibuka dan dilakukan penghitungan ulang, khususnya di Embacang Raya," ujar Arimansa Eko Putra selaku koordinator lapangan massa pengunjuk rasa.
Massa juga menuntut agar pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan sebelum kotak suara dibuka dan dihitung ulang di tiga desa tersebut.
"Permintaan kami buka kotak suara, hitung ulang, secara transparan, terbuka, sebelum pelaksanaan pleno di tingkat PPK," tegasnya.
Karena mereka mengendus aroma ada dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
"Kami punya bukti-buktinya bahwa patut diduga ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ada juga dugaan penyelenggara ikut bermain," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
