Kanwil Kemenkumham: 14.291 Narapidana di DKI Bisa Mencoblos di Pemilu 2024
Senin, 12 Februari 2024 - 09:46 WIB
loading...
A
A
A
Diakui Ibnu, dari proses menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) hingga pada 21 Juni 2023 pleno menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di lokasi khusus Rutan, Lapas dan LPKA terdata sebanyak 14.762 orang. Namun perkembangannya hingga 6 Februari 2023 ini sebagian dari warga binaan telah bebas, mutasi ke Lapas lain di luar DKI Jakarta dan meninggal dunia sehingga terjadi pengurangan.
Baca juga: Kemenkumham dan KPU Sepakat Penuhi Hak Pilih Napi serta Tahanan di Pemilu 2024
Selain para warga binaan, Ibnu menjelaskan sebanyak 641 petugas yang berjaga dan menjadi petugas KPPS di 56 TPS yang dibentuk akan menggunakan hak pilihnya di 8 Rutan, Lapas serta LPKA se-DKI Jakarta. Dijelaskan Ibnu, dari sebanyak 15.040 warga binaan yang ada saat ini sebanyak 14.397 di antaranya merupakan WNI.
"Keseluruhan sekitar 95,01% bisa memilih, jauh dari target kami 70%. Kami apresiasi dukungan Disdukcapil dan KPU yang terus memberi arahan, ke depan kami siap bersinergi lebih baik," tegasnya.
Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awalludin mengatakan, sinergi pihaknya dengan Kanwil Kemenkumham telah lama terjalin baik. Apalagi kegiatan ini dalamrangka mensukseskan hajat nasional Pemilu 2024. "Kami juga pastikan blanko KTP dari Kemendagri sudah tersedia. Sehingga tidak perlu lagi Suket di DKI Jakarta," tandasnya.
Baca juga: Kemenkumham dan KPU Sepakat Penuhi Hak Pilih Napi serta Tahanan di Pemilu 2024
Selain para warga binaan, Ibnu menjelaskan sebanyak 641 petugas yang berjaga dan menjadi petugas KPPS di 56 TPS yang dibentuk akan menggunakan hak pilihnya di 8 Rutan, Lapas serta LPKA se-DKI Jakarta. Dijelaskan Ibnu, dari sebanyak 15.040 warga binaan yang ada saat ini sebanyak 14.397 di antaranya merupakan WNI.
"Keseluruhan sekitar 95,01% bisa memilih, jauh dari target kami 70%. Kami apresiasi dukungan Disdukcapil dan KPU yang terus memberi arahan, ke depan kami siap bersinergi lebih baik," tegasnya.
Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awalludin mengatakan, sinergi pihaknya dengan Kanwil Kemenkumham telah lama terjalin baik. Apalagi kegiatan ini dalamrangka mensukseskan hajat nasional Pemilu 2024. "Kami juga pastikan blanko KTP dari Kemendagri sudah tersedia. Sehingga tidak perlu lagi Suket di DKI Jakarta," tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
