Demokrasi Terancam, Akademisi Universitas Negeri Malang Sampaikan 5 Tuntut ke Presiden

Senin, 05 Februari 2024 - 14:59 WIB
loading...
Demokrasi Terancam,...
Civitas akademi Universitas Negeri Malang menyampaikan keprihatinannya atas sikap para pemimpin bangsa yang dinilai kurang terpuji dan mengancam demokrasi. Foto/Avirista Midaada
A A A
MALANG - Civitas akademi Universitas Negeri Malang (UM) menyampaikan keprihatinannya atas sikap para pemimpin bangsa yang dinilai kurang terpuji dan mengancam demokrasi. Hal ini disampaikan para guru besar, dosen, akademisi, dan mahasiswa UM dalam pernyataan sikapnya di Graha Rektorat UM, Senin (5/2/2024) siang.

"Kami, segenap civitas akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan yang mendalam atas, perilaku kurang terpuji yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdemokrasi dan bermartabat," kata Prof Hari Wahyono, Guru Besar Fakultas Ekonomi UM.

Hari Wahyono menambahkan, adanya praktik-praktik culas dari orang-orang yang mabuk kekuasaan telah mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pihaknya juga menyoroti, perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, dan pendidikan bangsa.

Baca juga; Akademisi Lintas Kampus di Malang Serukan Keprihatinan Krisis Etika Moral Para Pemimpin

Dari sanalah pihaknya menyerukan lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar, pertama bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokrasi, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural.

"Kedua mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasan yang selalu berlandaskan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas guru besar FE UM ini.

Ketiga, menunjukkan sikap kenegarawanan, dengan berdiri di atas semua golongan, dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024, serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Hari Wahyono juga meminta netralitas aparatur negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI, termasuk menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu pasangan Capres - Cawapres,. Selain itu, menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Baca juga; Seruan Moral Civitas Akademika Universitas Jember, Tuntut Pemimpin Bangsa Tegakkan Demokrasi

"Dengan ini kami menjunjung pentingnya keadilan, integritas, kredibilitas, dan transparansi dalam kepemimpinan nasional," tegasnya.

Dia pun khawatir jika seruan akademisi tidak didengar dan dijalankan oleh pemerintah, maka kondisi bangsa dan negara kian tidak kondusivitas di masyarakat. Meskipun sebenarnya seruan ini hanya untuk mengetuk hati Presiden Joko Widodo, untuk memperhatikan seruan.

"(Jika tidak dipenuhi) Sebenarnya hanya lebih seruan bukan tuntutan, sehingga kita mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan seruan itu. Bukan tuntutan yang harus dipenuhi," tandasnya.
(wib)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
IPPR Gelar Jihad Demokrasi...
IPPR Gelar Jihad Demokrasi di Patung Kuda
Misteri Nisan Abad 15...
Misteri Nisan Abad 15 Penyebar Pertama Agama Islam di Malang Raya
Pj Gubernur Velix Wanggai:...
Pj Gubernur Velix Wanggai: Sikap Masyarakat Papua Pegunungan Mulia dalam Kehidupan Demokrasi Lokal
Sidang PHPU, Bambang...
Sidang PHPU, Bambang Widjojanto Sebut Pilgub Sumut Rasa Pilpres
Bank Jatim dan Universitas...
Bank Jatim dan Universitas Negeri Malang Kerja Sama Majukan Dunia Pendidikan
Tragedi Sampang Diharapkan...
Tragedi Sampang Diharapkan Jadi Alarm Bagi Demokrasi Elektoral
Pengamat: Penegakan...
Pengamat: Penegakan Hukum Jadi Cermin Kualitas Demokrasi
Demokrasi Belum Utuh...
Demokrasi Belum Utuh Jika Perempuan Masih Minim Keterwakilan
Israel Intervensi Pilpres...
Israel Intervensi Pilpres Kolombia, Ini 4 Faktanya
Rekomendasi
Perkuat Ekonomi Rakyat,...
Perkuat Ekonomi Rakyat, BSI Apresiasi Penempatan SAL untuk Pembiayaan Produktif
Keuskupan Agung Katolik...
Keuskupan Agung Katolik AS akan Bayar Rp7 Triliun pada Para Korban Pelecehan Seksual Anak
Hari Anti Narkotika...
Hari Anti Narkotika Internasional, YAKITA Dorong Sinergi Penegakan Hukum, Rehabilitasi, dan Peran Keluarga
Berita Terkini
Program ParenTRING,...
Program ParenTRING, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal
Komut Pertamina Kunjungan...
Komut Pertamina Kunjungan Kerja ke Jatim hingga Nusa Tenggara, Ini Hasilnya
Besok Upacara Peringatan...
Besok Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Cari Jalur Alternatif Hindari Kemacetan
Gunung Dukono Maluku...
Gunung Dukono Maluku Utara Erupsi, PVMBG Imbau Masyarakat Waspada
Gapasdap: Penggunaan...
Gapasdap: Penggunaan B50 untuk Kapal Bebani Biaya Operasional Angkutan Penyeberangan
Keterbatasan SDM Jadi...
Keterbatasan SDM Jadi Tantangan di Papua, Talius Tabuni Dukung Penguatan Program Beasiswa Puncak Cerdas
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved