Viral 5 Kelurahan di Madiun Berubah Jadi Desa Jika Perindo Menang, Ini Penjelasannya

MADIUN - Slogan “Kelurahan Berubah Jadi Desa Jika Perindo Menang” kini menjadi pembicaraan warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ini terjadi setelah beredarnya sebuah flyer yang berisi kalimat tersebut di media sosial Whatsapp sejak sepekan terakhir.

Flyer tersebut lengkapnya bertuliskan “Kelurahan Munggut Berubah Jadi Desa Jika Perindo Menang.” Bukan hanya menyebut Kelurahan Munggut, kalimat yang sama juga menyebut kelurahan Wungu, Mlilir, Bangunsari dan Nglames di masing masing flayer yang berbeda.

Di samping kalimat tersebut terpampang foto Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Madiun Dimyati Dahlan. Dia mengaku bahwa dia yang membuat flyer tersebut. Tujuannya agar membuat warga di lima kelurahan lebih sejahtera dan maju perekonomiannya jika berubah menjadi desa.

Baca Juga: Militansi Kader Perindo Madiun, Pasang Bendera di Atas Tower Berketinggian Puluhan Meter

Alasannya adalah potensi anggaran keuangan yang di kelola kelurahan jauh di bawah anggaran dana desa jika kelurahan tersebut berubah menjadi desa. Menurut Dimyati hal itu bisa terwujud karena potensinya ada.

Dia lalu mencontohkan sejarah dana desa yang saat itu tahun 2012 dianggap tidak mungkin oleh banyak pihak, namun akhirnya terwujud satu desa satu miliar dan bahkan hingga sekarang jumlahnya berlipat.

Hal yang sama ketika Aparatur Desa ingin mewujudkan kesejahteraanya banyak yg mencibir dan meremehkan tapi sekarang ketika semua sudah menikmati kesejahteraan melebihi ASN dan TNI Polri semua banyak berebut jadi Aparatur Desa.

Selain itu, Dimyati juga menyebut perjuangan Anggaran Dana Desa (ADD) 20 persen yang dimulai tahun 2009, akhirnya bisa terwujud pada tahun 2019. Dimyati mengaku butuh waktu agak lama untuk memperjuangkan ADD 20 persen di APBD Kabupaten Madiun.

Baca Juga: Targetkan 1 Kursi Setiap Dapil, Caleg Perindo Madiun Teken MoU di Depan Notaris

Sejumlah sumber menyebut ADD 20 persen dari APBD Kabupaten Madiun saat ini menjadi satu-satunya yang terbesar dibandingkan daerah lain di Nusantara ini. Politisi bertubuh tambun itu kemudian menjelaskan alasan dampak positif keluarahan berubah jadi desa.

Di antaranya anggaran kelurahan yang berkisar antara lima ratus juta hingga enam ratus juta rupiah, sedangkan anggaran yang dikelola desa melalui APBDes dari berbagai sumber bisa mencapai Tiga miliar hingga Empat milyar rupiah lebih.

Jika perubahan dari kelurahan menjadi desa itu terjadi, maka dampaknya cukup signifikan. Pertama, akan ada pemimpin desa yang dipilih secara demokratis oleh warga, dan didukung oleh perangkat desa.

Warga juga akan memiliki wakil yang lebih dekat dengan adanya Badan Permasyarakatan Desa atau BPD yang bertugas menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa.

Dampaknya bukan hanya di level kepala desa, tetapi hingga tingkat kesejahteraan ke struktur pemerintahan paling bawah setingkat RT. Kalau di desa RT bisa mendapatkan insntif atau tunjangan Rp250.000 sampai dengan Rp500.000.

Sedangkan di kelurahan hanya berkisar Rp100.000. Untuk kesejahteraan guru ngaji, guru PAUD, Guru TPA semua bisa dicover APBDes.

”Dampaknya banyak jika kelurahan nanti berubah jadi desa. Dari sisi anggaran saja, dana yang dikelola kelurahan jauh di bawah APBDes,” ucapnya.

”Jika berubah jadi desa nanti akan ada pemilihan kepala desa, putra putri terbaik desa bisa tampil maju bersaing menjadi pemimpin di desanya, termasuk seleksi perangkat desa untuk membantu tugas kepala desa nantinya,” ungkapnya.

”Pak RT, Guru ngaji, Guru TK nanti akan ada tambahan insentif yang itu legal dan sah. Sebagai contoh, bisa dibandingkan insentif mereka dengan teman-temannya yang tinggal di wilayah kelurahan,” tukasnya.

Dimyati menegaskan, keinginan merubah kelurahan menjadi desa adalah hal yang rasional dan bisa dilakukan. Tentu dengan mengacu pada aturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 12.