Banjir Rendam 8 Kecamatan di Dharmasraya, 1.697 KK Kena Dampak
loading...
A
A
A
DHARMASRAYA - Banjir merendam sejumlah wilayah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Tercatat hingga saat ini sebanyak 1.697 KK terdampak banjir yang terjadi sejak Sabtu (30/12/2023) lalu.
Sementara itu, lebih dari 1.600 rumah warga terendam yang tersebar di delapan kecamatan sejak banjir terjadi yakni di Kecamatan Koto Besar, Koto Baru, IX Koto, Pulau Punjung, Sitiung, Asam Jujuhan, Koto Salak dan Timpeh.
“Selain pemukiman, BPBD setempat juga mencatat fasilitas umum terdampak, seperti pendidikan 9 unit, tempat ibadah 43 unit dan jembatan 1 unit,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (4/1/2024).
Saat ini, Bupati Dharmasraya telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor di wilayah. Status ini tertuang pada surat keputusan dengan nomor: 188.45/341/KPTS-BUP/2023, ditetapkan selama empat belas hari terhitung mulai 30 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024.
“BNPB mengimbau BPBD dan warga Dharmasraya untuk tetap waspada dan siaga dalam menghadapi bahaya banjir. BPBD setempat telah memonitor adanya potensi cuaca hujan dengan intensitas ringan-lebat hingga esok hari,” imbau Abdul Muhari.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dharmasraya menyiagakan sumber daya untuk penanganan banjir di wilayah.
Pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, TNI, Polri dan Palang Merah Indonesia (PMI) terus memantau situasi di lapangan.
“Kami bersama TNI, Polri PMI dan unsur terkait lain bersiaga di lapangan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dharmasraya Eldison.
Eldison menambahkan ada warga yang mengungsi sementara waktu ke tempat yang lebih tinggi. Namun, pihaknya mengatakan, tidak ada pos pengungsian akibat peristiwa ini.
BPBD masih mendata jumlah keluarga terdampak banjir di sejumlah kecamatan.
Menyikapi potensi bahaya hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor, BPBD berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa untuk mengimbau warganya terhadap potensi banjir susulan akibat cuaca ekstrem.
BPBD juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk mendapatkan data dan informasi cuaca yang terus dimutakhirkan.
“Kami sudah melakukan imbauan, demikian juga sudah ada surat edaran bupati terkait cuaca ekstrem ini, agar masyarakat, khususnya yang bermukim di dekat sungai lebih waspada lagi terhadap bahaya banjir,” pungkasnya.
Sementara itu, lebih dari 1.600 rumah warga terendam yang tersebar di delapan kecamatan sejak banjir terjadi yakni di Kecamatan Koto Besar, Koto Baru, IX Koto, Pulau Punjung, Sitiung, Asam Jujuhan, Koto Salak dan Timpeh.
Baca Juga
“Selain pemukiman, BPBD setempat juga mencatat fasilitas umum terdampak, seperti pendidikan 9 unit, tempat ibadah 43 unit dan jembatan 1 unit,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (4/1/2024).
Saat ini, Bupati Dharmasraya telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor di wilayah. Status ini tertuang pada surat keputusan dengan nomor: 188.45/341/KPTS-BUP/2023, ditetapkan selama empat belas hari terhitung mulai 30 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024.
“BNPB mengimbau BPBD dan warga Dharmasraya untuk tetap waspada dan siaga dalam menghadapi bahaya banjir. BPBD setempat telah memonitor adanya potensi cuaca hujan dengan intensitas ringan-lebat hingga esok hari,” imbau Abdul Muhari.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dharmasraya menyiagakan sumber daya untuk penanganan banjir di wilayah.
Pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, TNI, Polri dan Palang Merah Indonesia (PMI) terus memantau situasi di lapangan.
“Kami bersama TNI, Polri PMI dan unsur terkait lain bersiaga di lapangan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dharmasraya Eldison.
Eldison menambahkan ada warga yang mengungsi sementara waktu ke tempat yang lebih tinggi. Namun, pihaknya mengatakan, tidak ada pos pengungsian akibat peristiwa ini.
BPBD masih mendata jumlah keluarga terdampak banjir di sejumlah kecamatan.
Menyikapi potensi bahaya hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor, BPBD berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa untuk mengimbau warganya terhadap potensi banjir susulan akibat cuaca ekstrem.
BPBD juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk mendapatkan data dan informasi cuaca yang terus dimutakhirkan.
“Kami sudah melakukan imbauan, demikian juga sudah ada surat edaran bupati terkait cuaca ekstrem ini, agar masyarakat, khususnya yang bermukim di dekat sungai lebih waspada lagi terhadap bahaya banjir,” pungkasnya.
(shf)