Kemiskinan Masih Tinggi, 35% Warga Kota Bogor Jadi Penerima Bantuan
Kamis, 28 Desember 2023 - 07:56 WIB
loading...
A
A
A
“Ini tidak berbanding lurus. Katanya IPM kita masuk kategori tinggi tapi kenapa masih terdapat ketimpangan pendapatan sebagaimana pembahasan forum konsultasi RPD. Pemerintah harus kembali lagi bekerja sesuai dengan RPJP dan RPJMD,” tegasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor ini melihat data pertumbuhan penduduk dari sisi kelahiran angkanya cukup rendah. Namun jika dilihat dari sisi urbanisasi, Kota Bogor mengalami peningkatan.
Gus M pun menyarankan Pemkot Bogor melakukan pengendalian arus urbanisasi. Bahkan jika diperlukan, Pemkot Bogor perlu melakukan moratorium perpindahan penduduk ke kawasan-kawasan kumuh. Baca juga: Ganjar Pranowo: Kemiskinan Ekstrem Mesti Nol
Pemkot Bogor juga harus menaikan satu oktaf tugas Disdukcapil. Sehingga, stigma kantor Disdukcapil sebagai ‘tukang cetak KTP dan akte lahir’ harus segera berakhir. Disdukcapil harus mampu ikut mengontrol pergerakan penduduk dan diarahkan sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan untuk menghindari terjadinya kawasan kumuh.
Gus M pun meminta Disdukcapil Kota Bogor mampu membuat inovasi dan tidak terlalu berpangku pada aturan pusat, sehingga mengorbankan inovasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. "Ini bagian ikhtiar dan kita lakukan pemetaan per kecamatan dan titik konsentrasi kemiskinan,” tandasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor ini melihat data pertumbuhan penduduk dari sisi kelahiran angkanya cukup rendah. Namun jika dilihat dari sisi urbanisasi, Kota Bogor mengalami peningkatan.
Gus M pun menyarankan Pemkot Bogor melakukan pengendalian arus urbanisasi. Bahkan jika diperlukan, Pemkot Bogor perlu melakukan moratorium perpindahan penduduk ke kawasan-kawasan kumuh. Baca juga: Ganjar Pranowo: Kemiskinan Ekstrem Mesti Nol
Pemkot Bogor juga harus menaikan satu oktaf tugas Disdukcapil. Sehingga, stigma kantor Disdukcapil sebagai ‘tukang cetak KTP dan akte lahir’ harus segera berakhir. Disdukcapil harus mampu ikut mengontrol pergerakan penduduk dan diarahkan sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan untuk menghindari terjadinya kawasan kumuh.
Gus M pun meminta Disdukcapil Kota Bogor mampu membuat inovasi dan tidak terlalu berpangku pada aturan pusat, sehingga mengorbankan inovasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. "Ini bagian ikhtiar dan kita lakukan pemetaan per kecamatan dan titik konsentrasi kemiskinan,” tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
