Kemiskinan Masih Tinggi, 35% Warga Kota Bogor Jadi Penerima Bantuan
Kamis, 28 Desember 2023 - 07:56 WIB
loading...
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri menyoroti masih tingginya warga Kota Bogor yang harus menerima bantuan sosial dari pemerintah. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Memasuki akhir 2023, Komisi IV DPRD Kota Bogor membedah laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disampaikan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor. Berdasarkan laporan November 2023 terdapat 400.098 orang masuk ke dalam DTKS yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah.
Angka tersebut terbilang fantastis. Sebab jika merujuk kepada jumlah penduduk Kota Bogor yang berjumlah 1.122.772 jiwa, maka 35,63% warga Kota Bogor masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
“Ini adalah angka yang fantastis, bisa kita artikan sepertiga jumlah penduduk Kota Bogor masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah. Sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mengurangi angka-angka tersebut,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023). Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Gelar Raker Terpadu, Bahas Layanan Kesehatan
Berdasarkan data tersebut, pria yang akrab disapa Gus M ini menyoroti perihal belum optimalnya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkot Bogor. Sebab dari data Rasio Gini yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, di Kota Hujan terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi.
Di mana pada 2022 angka Rasio Gini Kota Bogor berada di angka 0,430. Angka tersebut lebih tinggi dari Rasio Gini nasional yang berada diangka 0,381.
Gus M menilai ketimpangan pendapatan di Kota Bogor menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi belum merata. Program pemerintah juga belum dapat dirasakan oleh setiap lapisan masayarakat.
Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat dalam agenda pembangunan global yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pemerintah memiliki tujuan memastikan adanya kesempatan yang sama serta mengurangi ketimpangan pendapatan.
Angka tersebut terbilang fantastis. Sebab jika merujuk kepada jumlah penduduk Kota Bogor yang berjumlah 1.122.772 jiwa, maka 35,63% warga Kota Bogor masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
“Ini adalah angka yang fantastis, bisa kita artikan sepertiga jumlah penduduk Kota Bogor masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah. Sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mengurangi angka-angka tersebut,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023). Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Gelar Raker Terpadu, Bahas Layanan Kesehatan
Berdasarkan data tersebut, pria yang akrab disapa Gus M ini menyoroti perihal belum optimalnya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkot Bogor. Sebab dari data Rasio Gini yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, di Kota Hujan terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi.
Di mana pada 2022 angka Rasio Gini Kota Bogor berada di angka 0,430. Angka tersebut lebih tinggi dari Rasio Gini nasional yang berada diangka 0,381.
Gus M menilai ketimpangan pendapatan di Kota Bogor menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi belum merata. Program pemerintah juga belum dapat dirasakan oleh setiap lapisan masayarakat.
Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat dalam agenda pembangunan global yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pemerintah memiliki tujuan memastikan adanya kesempatan yang sama serta mengurangi ketimpangan pendapatan.
Lihat Juga :
