Pengamat Sebut Figur Perempuan Masih Dibutuhkan di Surabaya
Minggu, 09 Agustus 2020 - 15:16 WIB
loading...
A
A
A
Dari jumah ini, Jatim menyumbang perempuan pemimpin pemerintahan terbanyak, 13 orang. Rinciannya gubernur (1), bupati/wali kota (8), wakil bupati/wakil wali kota (4). "Jatim nomor satu se-Indonesia. Ini artinya apa? Ya masyarakat Jatim maupun Surabaya menerima perempaun sebagai pemimpin," tandas kepala Divisi Penelitian LP3ES 2005-2007 tersebut.
Hal sama ditegaskan Sekretaris DPD Lingkaran Pendamping Program Pemberdayaan (LPPP) Surabaya, Siti Nafsiyah. Menurutnya, figur perempuan masih dibutuhkan untuk memimpin Surabaya. Apalagi selama dua periode, Risma tak hanya membawa kemajuan bagi Surabaya tapi juga dicintai warganya. "Itu realitas yang tak bisa dipungkiri, karena Bu Risma bisa melayani dan mengayomi warganya," katanya.
Karena itu, seyogiyanya pemimpin Surabaya pasca Risma tak seharusnya lepas dari sentuhan perempuan. Tapi karena situasi politik yang mengerucut calon wali kota semuanya laki-laki, maka perempuan bisa diplot sebagai calon wakil. Lantas, sosok bagaimana calon wakil dari kalangan perempuan? (Baca: Jelang Pilwali, KPU Surabaya Bakal Ketuk Pintu Warga)
Menurut Agung, kombinasi yang ideal yakni keterwakilan dari nasionalis-agamis. Sebab, secara geografis Surabaya tidak bisa dilepaskan dari belahan sosial antara kultur nasionalis dan agamis. "PDIP, misalnya. Bisa saja mencalonkan perempuan sebagai wali kota. Tapi kalau tidak, setidaknya perlulah perempuan yang diusung menjadi wakil wali kota," tandasnya.
Demikian sebaliknya di kubu Machfud Arifin. Sebab, perempuan masih dibutuhkan mengingat aspek-aspek empirik, termasuk memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan laki-laki. "Kalau Pak Machfud merasa seorang nasionalis, harusnya juga mengambi porsi yang berbasis agama, khususnya perempuan," tandasnya.
Hal sama ditegaskan Sekretaris DPD Lingkaran Pendamping Program Pemberdayaan (LPPP) Surabaya, Siti Nafsiyah. Menurutnya, figur perempuan masih dibutuhkan untuk memimpin Surabaya. Apalagi selama dua periode, Risma tak hanya membawa kemajuan bagi Surabaya tapi juga dicintai warganya. "Itu realitas yang tak bisa dipungkiri, karena Bu Risma bisa melayani dan mengayomi warganya," katanya.
Karena itu, seyogiyanya pemimpin Surabaya pasca Risma tak seharusnya lepas dari sentuhan perempuan. Tapi karena situasi politik yang mengerucut calon wali kota semuanya laki-laki, maka perempuan bisa diplot sebagai calon wakil. Lantas, sosok bagaimana calon wakil dari kalangan perempuan? (Baca: Jelang Pilwali, KPU Surabaya Bakal Ketuk Pintu Warga)
Menurut Agung, kombinasi yang ideal yakni keterwakilan dari nasionalis-agamis. Sebab, secara geografis Surabaya tidak bisa dilepaskan dari belahan sosial antara kultur nasionalis dan agamis. "PDIP, misalnya. Bisa saja mencalonkan perempuan sebagai wali kota. Tapi kalau tidak, setidaknya perlulah perempuan yang diusung menjadi wakil wali kota," tandasnya.
Demikian sebaliknya di kubu Machfud Arifin. Sebab, perempuan masih dibutuhkan mengingat aspek-aspek empirik, termasuk memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan laki-laki. "Kalau Pak Machfud merasa seorang nasionalis, harusnya juga mengambi porsi yang berbasis agama, khususnya perempuan," tandasnya.
Lihat Juga :
