Pemprov Jatim Raih Penghargaan WBK 2023, Gubernur Khofifah: Jadi Pemicu Semangat di Hari Anti Korupsi
Senin, 11 Desember 2023 - 11:30 WIB
loading...
Gubernur Khofifah menyebutkan raihan Dua Unit Kerja Pemprov Jatim sebagai Zona Integritas Predikat WBK menjadi Pemacu Semangat di Hari Anti Korupsi 2023. (Foto: dok Pemprov Jatim)
A
A
A
JAWA TIMUR - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, dua unit kerja Pemprov Jatim mendapat penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023.
Dua instansi tersebut adalah RSUD Dr Soedono Madiun dan UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim. Dimana Predikat WBK ini diraih setelah melalui proses penilaian ketat berdasarkan kualitas pelayanan yang baik dan berintegritas.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Direktur RSUD Dr Soedono Madiun dr. Tauhid Islamy dan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Imam Hidayat di Nusa Dua Convention Center pada Rabu (6/12/2023).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kedua unit kerja Pemprov Jatim yang mendapat predikat WBK dari Kementerian PAN-RB. Pencapaian ini senada dengan jargon CETTAR (Cepat, Efektif Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) yang diterapkan oleh Pemprov Jatim.
"Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Keduanya diintegrasikan untuk memberikan dampak positif bagi pelayanan terhadap masyarakat luas,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jum'at (8/12/2023).
Menurutnya, raihan predikat WBK tersebut diharapkan menjadi ikhtiar sekaligus pemacu semangat anti korupsi bagi semua pihak di Jawa Timur. Sebab, kerja jujur dan bersih merupakan hal yang tak bisa dilepaskan dari pengabdian.
"Saya selalu mengingatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat kalau tugas kita itu mengabdi sepenuh hati, dapat penghargaan merupakan bonus. Jadi mudah-mudahan dengan bonus ini, bisa memotivasi instansi lain untuk menumbuhkan semangat anti korupsi," katanya.
Untuk diketahui, RSUD dr. Soedono sebagai rumah sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur melayani rujukan regional di sisi barat Jawa Timur. Dengan semangat perubahan dalam memberikan pelayanan, RSUD dr. Soedono telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2019.
Pencanangan program tersebut menjadikan seluruh civitas hospitalia RSUD dr. Soedono dituntut semakin berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan paripurna yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
"Maka perjuangan mereka selama empat tahun ini terbayar. Karena menurut Kemenpan-RB, rumah sakit kita ini berhasil membangun sistem perubahan di area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ucap Khofifah.
Sementara itu, mengenai UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Provinsi Jatim. Khofifah sangat mengapresiasi digitalisasi sistem yang terus ditingkatkan. UPT K2 ini telah mengadopsi berbagai teknologi informasi dalam pelayanannya.
Beberapa poin tersebut antara lain Aplikasi Pengelola Data Laboratorium, SIMPELK3.com atau sistem pelayanan pengujian K3 yang berbasis website, serta Sistem Inventarisasi yang mendaya peralatan pengujian online berbasis website.
Tak hanya itu, sistem pembayarannya juga meliputi dua cara. Yakni manual dan transaksi online via PAD online dengan virtual account Bank Jatim.
Khofifah juga menjelaskan perihal digitalisasi sistem dalam pemerintahan, selain dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas, juga dapat menghadirkan transparansi. Hal tersebut menjadi salah satu progres yang ia apresiasi dari UPT.
"Karena dengan teknologi seperti ini, data yang masuk itu otomatis. Jadi hal-hal seperti korupsi dan kecurangan lain dapat diminimalisir bahkan dihindari," ucapnya.
Dua instansi tersebut adalah RSUD Dr Soedono Madiun dan UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim. Dimana Predikat WBK ini diraih setelah melalui proses penilaian ketat berdasarkan kualitas pelayanan yang baik dan berintegritas.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Direktur RSUD Dr Soedono Madiun dr. Tauhid Islamy dan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Imam Hidayat di Nusa Dua Convention Center pada Rabu (6/12/2023).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kedua unit kerja Pemprov Jatim yang mendapat predikat WBK dari Kementerian PAN-RB. Pencapaian ini senada dengan jargon CETTAR (Cepat, Efektif Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) yang diterapkan oleh Pemprov Jatim.
"Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Keduanya diintegrasikan untuk memberikan dampak positif bagi pelayanan terhadap masyarakat luas,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jum'at (8/12/2023).
Menurutnya, raihan predikat WBK tersebut diharapkan menjadi ikhtiar sekaligus pemacu semangat anti korupsi bagi semua pihak di Jawa Timur. Sebab, kerja jujur dan bersih merupakan hal yang tak bisa dilepaskan dari pengabdian.
"Saya selalu mengingatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat kalau tugas kita itu mengabdi sepenuh hati, dapat penghargaan merupakan bonus. Jadi mudah-mudahan dengan bonus ini, bisa memotivasi instansi lain untuk menumbuhkan semangat anti korupsi," katanya.
Untuk diketahui, RSUD dr. Soedono sebagai rumah sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur melayani rujukan regional di sisi barat Jawa Timur. Dengan semangat perubahan dalam memberikan pelayanan, RSUD dr. Soedono telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2019.
Pencanangan program tersebut menjadikan seluruh civitas hospitalia RSUD dr. Soedono dituntut semakin berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan paripurna yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
"Maka perjuangan mereka selama empat tahun ini terbayar. Karena menurut Kemenpan-RB, rumah sakit kita ini berhasil membangun sistem perubahan di area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ucap Khofifah.
Sementara itu, mengenai UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Provinsi Jatim. Khofifah sangat mengapresiasi digitalisasi sistem yang terus ditingkatkan. UPT K2 ini telah mengadopsi berbagai teknologi informasi dalam pelayanannya.
Beberapa poin tersebut antara lain Aplikasi Pengelola Data Laboratorium, SIMPELK3.com atau sistem pelayanan pengujian K3 yang berbasis website, serta Sistem Inventarisasi yang mendaya peralatan pengujian online berbasis website.
Tak hanya itu, sistem pembayarannya juga meliputi dua cara. Yakni manual dan transaksi online via PAD online dengan virtual account Bank Jatim.
Khofifah juga menjelaskan perihal digitalisasi sistem dalam pemerintahan, selain dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas, juga dapat menghadirkan transparansi. Hal tersebut menjadi salah satu progres yang ia apresiasi dari UPT.
"Karena dengan teknologi seperti ini, data yang masuk itu otomatis. Jadi hal-hal seperti korupsi dan kecurangan lain dapat diminimalisir bahkan dihindari," ucapnya.
(dsa)
Lihat Juga :
