Kapolda Jabar dan Pangdam Siliwangi Usung Keharmonisan

BANDUNG - Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar segera merumuskan standar operasional untuk mencegah dan menyelesaikan masalah pertikaian antara anggota TNI dan Polri. Standar operasional ini diharapkan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menyelesaikan persoalan yang sama.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, perselisihan antaranggota TNI dan Polri, sesuatu yang tak boleh terjadi. Biasanya dipicu oleh interaksi yang kurang baik saat berada di lapangan. Misalnya, saat razia lalu lintas, ada anggota TNI yang melanggar aturan.

"Anggota Polri tidak perlu ngotot. Catat saja nama, pangkat, dan kesatuannya. Kemudian laporkan ke komandannya. Jadi jangan ada perselisihan antara anggota TNI dan Polri," kata Agung seusai menghadiri acara Commander Call di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jumat (24/11/2017).

Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar, ujar Agung, akan membentuk tim gabungan merumuskan standar operasional pencegahan dan penyelesaian perselisihan antara anggota TNI dan Polri.

"Misal terjadi perkelahian, kami harapkan itu tidak terjadi. Saya anggap semua, kedua belah pihak salah. Untuk menyelesaikan masalah ini, tim akan turun buat buat laporan. Yang salah, ya diproses hukum," ujar Kapolda.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo menuturkan, TNI dan Polri harus solid, bersatu. Dua institusi pertahanan dan keamanan negara itu, bersaudara.

"Kami berkomitmen, jika terjadi perselisihan, dua-duanya salah. Saya ingatkan, musuh kita adalah pihak-pihak yang menginginkan disintegrasi bangsa. Karena itu, penting merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian," tutur Doni.

Doni menandaskan, tidak boleh ada sedikitpun insiden antara anggota TNI dan Polri. TNI/Polri harus kompak. Kalau bertengkar dan viral di media sosial (medsos), ini bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertntu yang berniat memperkeruh suasana.

"Ketika ada persoalan, jangan dibesar-besarkan. Habis energi kita kalau TNI-Polri bertikai. Keamanan lemah, indeks kebahagiaan kita turun," ungkap Pangdam.

Dia menyatakan, penyebab atau pemicu pertikaian antara lain, pertama, kesalahpahaman. Biasanya terjadi saat pemeriksaan kendaraan. "Saya perintahkan TNI AU, AL, AD, mendorong prajuritnya membuat SIM. Jangan sampai ada anggota yang tak memiliki SIM," kata Doni.

Jika masih ada anggota TNI yang melanggar, kata Doni, jangan ada tindakan apapun dari kedua belah pihak. Sebutkan nama, pangkat, NRP, dan kesatuan.

"Kalau sedang tidak bawa surat-surat atau KTA, tinggalkan kendaraan dan kembali ke kesatuan. Lapor ke komandan kesatuan masing-masing. Nanti komandan yang menyelesaikannya. Kalau perlu, Pangdam yang memfasilitasi," ujar Doni.

Kedua, pemicu perselesihan antara TNI-Polri, karena saling lihat. Jika itu terjadi, jangan respons secara negatif. Bisa jadi, anggota TNI atau Polri itu kagum. Karena itu, balas dengan senyum, lalu sapa, dan jabat tangannya.

Pemicu ketiga, di tempat hiburan malam. Lakukan patroli gabungan. Pomdam AD dan semua kesatuan, termasuk Polri agar tidak memicu kesalahpahaman.

"Setiap ada kegiatan ibadah, baik di TNI maupun Polri, mohon perwakilan dari masing-masing kesatuan diundang. Berikan hadiah kepada siapa saja yang berprestasi. Saling menghargai dan melindungi," pungkas Pangdam.