Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur, HD Gelontorkan Bantuan ke OKU Timur

OKU TIMUR - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (HD) meresmikan dimulainya pelaksanaan pembangunan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020 di Desa Margo Tani, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, Rabu (5/8/2020).

Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten OKU Timur tersebut dilaksanakan melalui bantuan Gubernur Sumsel yang digelontorkan Pemprov Sumsel. HD memang berkomitmen bahwa peningkatan infrastruktur baik jalan, jembatan, hingga sarana dan prasaranan di Sumsel memang menjadi prioritas karena dengan infrastruktur yang memadai tentu akan mendorong meningkatnya produktifitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

Bantuan gubernur yang diambil dari anggaran APBD senilai Rp76.968.925.000 digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKU Timur. Sebesar Rp4.914.150.000 digelontorkan untuk peningkatan jalan Margotani - Banban Rejo, Mekar Jaya - Pelita Jaya - Bangsa Negara, Kabupaten OKU Timur.

Selain itu, HD juga memberikan bantuan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sebesar Rp13.414.150.000 untuk Desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Raya Kabupaten OKU Timur. Bantuan tersebut untuk peningkatan jalan Simpang Kepuh - Gumawang Kabupaten OKU Timur.

Dikesempatan itu, Herman Deru yang juga mantan Bupati OKU Timur dua periode itu mengatakan, dahulu APBD Kabupaten OKU Timur hanya sekitar Rp. 200 Miliar keseluruhan dalam satu tahun. Dengan demikian, dalam pelaksaaan pembangunan dan untuk melakukan perbaikan infrastruktur sangat sulit tanpa dukungan berbagai pihak.

Saat ini sudah 292 KM ruas jalan OKU Timur tahun ini diperbaiki dari total panjang jalan 1998 KM.

"Masih belum selesai dan belum tuntas karena saya sangat hafal panjang jalan di OKU Timur ini. Untuk itu, saya mengharapkan dukungan masyarakat juga dalam menyelesaikan perbaikan dan pembangunan jalan ini" ujarnya.

"Setelah ini, kita juga akan melakukannya di kabupaten dan kota lain di Sumsel. Bantuan gubernur akan kita sebar secara proporsional dan merata di 17 kabupaten/kota. Nanti kita lakukan perkabupaten," paparnya.

Namun, dia menuntut bupati dan walikota bekerja sesuai prosedur yang diterapkan sehingga peningkatan dan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Nanti juga kita tagih bupati dan walikotanya. Pekerjaan ini harus dilakukan sesuai standar kualitas dan volume yang memang sudah ditentukan," tegasnya.