Kisah Politik Kayu Picu Raden Ronggo dan Bupati Melawan Daendels
Selasa, 21 November 2023 - 07:03 WIB
loading...
Marsekal Herman Willem Daendels. Foto/Istimewa
A
A
A
YOGYAKARTA - Marsekal Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Batavia yang disegani. Daendels tiba pada 5 Januari 1808 di Batavia, kota terbesar di Pulau Jawa kala itu dan kini bernama Jakarta.
Sosoknya bukan hanya sebagai ahli hukum, tetapi konon seorang revolusioner, politisi, dan serdadu profesional, yang ditempat oleh Revolusi Prancis. Kedatangannya ke Hindia Belanda kala itu mengubah beberapa tatanan yang ada.
Apalagi sosoknya merupakan pribadi yang cermat, berkemauan keras atau dikatakan memiliki egoisme tinggi, dan gemar menggunakan kekuatan senjata untuk mencapai tujuannya.
Baca Juga: Kisah Balas Dendam Jayakatwang dan Arya Wiraraja Serang Raja Singasari Kertanagara
Maklumat Daendels secara efektif sekali menghancurkan struktur politik lama dan makin memperkuat cengkeraman pemerintahan Belanda di tanah Jawa. Hal ini membuat reaksi Sultan Hamengkubuwono II yang bertakhta di Keraton Yogyakarta kala itu sangat kecewa.
Reaksi Sultan Kedua, sebagaimana dicatat oleh sumber-sumber Jawa maupun Belanda, adalah sangat kecewa. Menurut babad Keraton Yogyakarta, sultan sangat prihatin dengan seriusnya dampak perubahan.
Hal itu sebagaimana dikutip dari buku “Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta: Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III dari Madiun Sekitar 1779 – 1810”. Maklumat Daendels konon membuat keraton tertekan.
Apalagi tuntutan untuk membuka akses ke Belanda masuk hutan-hutan jati di wilayah sebelah timur atau wilayah Mancanagera Wetan. Ketua Dewan Administrasi Hutan Gustaf Wilhelm Wiese (1771-1811; menjabat 1808-1810).
Baca Juga: Kisah Untung Surapati Menghilang usai Habisi Kapten VOC Belanda
Dia baru ditunjuk oleh gubernur-jenderal, menulis surat dari Rembang berisi permintaan bahwa Bupati Yogyakarta di kawasan timur, yakni di Padangan, yang kini masuk Bojonegoro, dan Panolan, yang kini masuk Cepu.
Dua daerah itulah konon dibutuhkan oleh Belanda untuk kegiatan penebangan kayu wajib hadir di Yogyakarta, untuk mendengarkan instruksi-instruksi Daendels. Raden Ronggo sepertinya juga dipanggil menghadap.
Sebab Madiun juga daerah yang memiliki kayu berlimpah. Yang menarik, Wiese tak berapa lama kemudian dipindahkan ke Yogyakarta sebagai residen, menjabat antara 1808 - 1810.
Dari dua bupati di atas, bupati pertama, Mas Tumenggung Sumonegoro dari Padangan, kemudian ikut memberontak melakukan perlawanan bersama Ronggo.
Dan kedua, Raden Tumenggung Notowijoyo III dari Bupati Panolan, (kini Cepu, yang menjabat 1803 - 1811), adalah Pangeran mertua Diponegoro.
Melalui momen inilah Pangeran Diponegoro muda akhirnya tahu tentang tekanan-tekanan politik, yang dialamatkan kepada kesultanan untuk membuka akses Belanda ke wilayah penghasil kayu.
Sosoknya bukan hanya sebagai ahli hukum, tetapi konon seorang revolusioner, politisi, dan serdadu profesional, yang ditempat oleh Revolusi Prancis. Kedatangannya ke Hindia Belanda kala itu mengubah beberapa tatanan yang ada.
Apalagi sosoknya merupakan pribadi yang cermat, berkemauan keras atau dikatakan memiliki egoisme tinggi, dan gemar menggunakan kekuatan senjata untuk mencapai tujuannya.
Baca Juga: Kisah Balas Dendam Jayakatwang dan Arya Wiraraja Serang Raja Singasari Kertanagara
Maklumat Daendels secara efektif sekali menghancurkan struktur politik lama dan makin memperkuat cengkeraman pemerintahan Belanda di tanah Jawa. Hal ini membuat reaksi Sultan Hamengkubuwono II yang bertakhta di Keraton Yogyakarta kala itu sangat kecewa.
Reaksi Sultan Kedua, sebagaimana dicatat oleh sumber-sumber Jawa maupun Belanda, adalah sangat kecewa. Menurut babad Keraton Yogyakarta, sultan sangat prihatin dengan seriusnya dampak perubahan.
Hal itu sebagaimana dikutip dari buku “Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta: Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III dari Madiun Sekitar 1779 – 1810”. Maklumat Daendels konon membuat keraton tertekan.
Apalagi tuntutan untuk membuka akses ke Belanda masuk hutan-hutan jati di wilayah sebelah timur atau wilayah Mancanagera Wetan. Ketua Dewan Administrasi Hutan Gustaf Wilhelm Wiese (1771-1811; menjabat 1808-1810).
Baca Juga: Kisah Untung Surapati Menghilang usai Habisi Kapten VOC Belanda
Dia baru ditunjuk oleh gubernur-jenderal, menulis surat dari Rembang berisi permintaan bahwa Bupati Yogyakarta di kawasan timur, yakni di Padangan, yang kini masuk Bojonegoro, dan Panolan, yang kini masuk Cepu.
Dua daerah itulah konon dibutuhkan oleh Belanda untuk kegiatan penebangan kayu wajib hadir di Yogyakarta, untuk mendengarkan instruksi-instruksi Daendels. Raden Ronggo sepertinya juga dipanggil menghadap.
Sebab Madiun juga daerah yang memiliki kayu berlimpah. Yang menarik, Wiese tak berapa lama kemudian dipindahkan ke Yogyakarta sebagai residen, menjabat antara 1808 - 1810.
Dari dua bupati di atas, bupati pertama, Mas Tumenggung Sumonegoro dari Padangan, kemudian ikut memberontak melakukan perlawanan bersama Ronggo.
Dan kedua, Raden Tumenggung Notowijoyo III dari Bupati Panolan, (kini Cepu, yang menjabat 1803 - 1811), adalah Pangeran mertua Diponegoro.
Melalui momen inilah Pangeran Diponegoro muda akhirnya tahu tentang tekanan-tekanan politik, yang dialamatkan kepada kesultanan untuk membuka akses Belanda ke wilayah penghasil kayu.
(ams)
Lihat Juga :
