Pengamat Duga Ada Skenario AS Dalam Kekacauan di Areal PT Freeport Indonesia
Senin, 30 Oktober 2017 - 17:06 WIB
Pengamat Duga Ada Skenario AS Dalam Kekacauan di Areal PT Freeport Indonesia
A
A
A
JAYAPURA - Diduga ada kepentingan pihak Amerika Serikat (AS) dalam gejolak konflik di areal PT Freeport Indonesia antara Kelompok TPN-OPM dengan Pasukan TNI/Polri. Hal tersebut dikatakan Akademisi dan pengamat politik internasional dari Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (30/10/2017).
Menurut Marinus Yaung, dari hasil analisanya terlihat jelas, konflik perang terbuka antara TPN-OPM dengan TNI/POLRI di sekitar wilayah operasional PT Freeport bukan konflik tunggal yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari skenario atau suatu by design untuk mengamankan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Tanah Papua.
"Karena itu pemerintah harus hati-hati dan penuh perhitungan dalam menghadapi kelompok perjuangan TPN-OPM," ungkap Marinus Yaung.
Marinus berpendapat, perang terbuka dengan pihak keamanan dimaksudkan untuk mencapai dua kepentingan. kepentingan Pertama menurut Marinus, yaitu adanya The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang sedang melakukan diplomasi untuk memasukan Papua dalam agenda dekolonisasi di komite dekolonisasi PBB.
"Sudah ada ruang yang diberikan oleh PBB tetapi persyaratan suatu wilayah sengketa dijadikan agenda oleh komite dekolonisasi apabila rakyat di wilayah tersebut telah berjuang melalui diplomasi dan perang terbuka dengan skala yang semakin luas dan korban jiwa yang terlalu banyak di kedua pihak yang bertikai," ungkap Marinus.
Melihat kondisi tersebut menurut Marinus Yaung, syarat pertama sudah dipenuhi oleh ULMWP. Dan untuk syarat kedua harus dikerjakan oleh TPN-OPM. "Perang terbuka kali ini tujuannya kesana, papua masuk jdi agenda komite dekolonisasi," ujar Marinus
Lebih lanjut menurut Marinus, kepentingan yang kedua, adalah perang terbuka ini dimaksudkan Amerika Serikat untuk mempengaruhi proses negosiasi Freeport dengan pemerintah.
"Syarat lain yg diajukan pemerintah masih bisa dipenuhi Freeport, tapi soal Divestasi saham 51% ini sangat sulit diterima oleh Pemerintah AS," timpal Marinus.
Karena itu menurut Marinus, perang terbuka ini ditujukan untuk mengingatkan pemerintah indonesia bahwa Amerika Serikat tidak mau kehilangan kontrol dan kendali atas Freeport. Divestasi saham 51% itu, kebijakan ekonomi yang akan membunuh Freeport sendiri dan mengganggu ekonomi AS.
"Pemerintah AS tidak siap diperhadapkan pada situasi ekonomi yang seperti itu. Jangan sampai perang terbuka TPN-OPM dgn TNI/Polri menjadi perang antara militer Indonesia dengan militer AS yang menggunakan "tangan" TPN-OPM," tegas Marinus.
Untuk itu menurut Marinus, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI-Polri harus mengkakulasikan dengan cermat situasi konflik ini.
"Konflik ini adalah konflik kepentingan, jadi saya berharap Pemerintah dalam hal ini TNI/POLRI harus mengkalkulasikan dengan cermat situasi konflik ini," tandasnya.
Menurut Marinus Yaung, dari hasil analisanya terlihat jelas, konflik perang terbuka antara TPN-OPM dengan TNI/POLRI di sekitar wilayah operasional PT Freeport bukan konflik tunggal yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari skenario atau suatu by design untuk mengamankan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Tanah Papua.
"Karena itu pemerintah harus hati-hati dan penuh perhitungan dalam menghadapi kelompok perjuangan TPN-OPM," ungkap Marinus Yaung.
Marinus berpendapat, perang terbuka dengan pihak keamanan dimaksudkan untuk mencapai dua kepentingan. kepentingan Pertama menurut Marinus, yaitu adanya The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang sedang melakukan diplomasi untuk memasukan Papua dalam agenda dekolonisasi di komite dekolonisasi PBB.
"Sudah ada ruang yang diberikan oleh PBB tetapi persyaratan suatu wilayah sengketa dijadikan agenda oleh komite dekolonisasi apabila rakyat di wilayah tersebut telah berjuang melalui diplomasi dan perang terbuka dengan skala yang semakin luas dan korban jiwa yang terlalu banyak di kedua pihak yang bertikai," ungkap Marinus.
Melihat kondisi tersebut menurut Marinus Yaung, syarat pertama sudah dipenuhi oleh ULMWP. Dan untuk syarat kedua harus dikerjakan oleh TPN-OPM. "Perang terbuka kali ini tujuannya kesana, papua masuk jdi agenda komite dekolonisasi," ujar Marinus
Lebih lanjut menurut Marinus, kepentingan yang kedua, adalah perang terbuka ini dimaksudkan Amerika Serikat untuk mempengaruhi proses negosiasi Freeport dengan pemerintah.
"Syarat lain yg diajukan pemerintah masih bisa dipenuhi Freeport, tapi soal Divestasi saham 51% ini sangat sulit diterima oleh Pemerintah AS," timpal Marinus.
Karena itu menurut Marinus, perang terbuka ini ditujukan untuk mengingatkan pemerintah indonesia bahwa Amerika Serikat tidak mau kehilangan kontrol dan kendali atas Freeport. Divestasi saham 51% itu, kebijakan ekonomi yang akan membunuh Freeport sendiri dan mengganggu ekonomi AS.
"Pemerintah AS tidak siap diperhadapkan pada situasi ekonomi yang seperti itu. Jangan sampai perang terbuka TPN-OPM dgn TNI/Polri menjadi perang antara militer Indonesia dengan militer AS yang menggunakan "tangan" TPN-OPM," tegas Marinus.
Untuk itu menurut Marinus, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI-Polri harus mengkakulasikan dengan cermat situasi konflik ini.
"Konflik ini adalah konflik kepentingan, jadi saya berharap Pemerintah dalam hal ini TNI/POLRI harus mengkalkulasikan dengan cermat situasi konflik ini," tandasnya.
(sms)
