Heboh Warga Tak Makan Seminggu, Bupati Tapteng: Itu Bohong, Saya Siap Mundur Kalau Benar
Kamis, 30 April 2020 - 12:02 WIB
loading...
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mengaku siap mundur dari jabatan bupati apabila ada warganya yang pernah tidak makan beberapa hari. Foto/Ist
A
A
A
TAPANULI TENGAH - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mengaku siap mundur dari jabatan Bupati Tapteng apabila ada warganya yang pernah tidak makan beberapa hari. Pernyataan itu disampaikan Bakhtiar menanggapi adanya pengakuan warganya yang jadi pemberitaan dan viral di media sosial beberapa waktu yang lalu.
"Pernah tidak makan seminggu? Itu bohong, saya siap mundur dari Bupati Tapanuli Tengah kalau pengakuan ini benar dan apa adanya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (30/4/2020). (Baca juga: Mau Melahirkan, Ibu Hamil Ditolak RS-Bidan dan Harus Jalan Kaki 5 Km)
Menurutnya, mustahil keadaan ini terjadi apalagi di Kota Pandan. "Mereka memiliki anak dan masih tergolong muda. Suami memiliki pekerjaan di perebusan ikan. Fakta-fakta inilah yang membuat saya kurang percaya. Berbeda kalau warga tersebut di pegunungan dan jauh dari pemukiman, itupun pun mungkin terjadi hanya satu hari. Dan kalau itu ada, saya sendiri yang akan turun tangan membantunya," kata Bakhtiar. (Baca juga: Dampak COVID-19, Warga Woedoa NTT Makan Ubi Hutan Beracun)
Saat awak media menjelaskan bahwa pernyataan warga tersebut sudah dicabutnya, Bakhtiar menyatakan sudah dari awal memperkirakannya. Dia menduga ini hanya untuk mencari sensasi agar bisa dibantu.
"Saya ingatkan, jangan merasa bangga untuk dibantu. Pemerintah siap membantu warganya apabila memenuhi kriteria wajib dibantu. Saya sudah cek ke Dinas Sosial dan camat terkait tudingan kepala lingkungannya tidak menyerahkan data KK-nya. Ternyata, warga tersebut data KK-nya sudah terkirim sebelum viralnya video tersebut. Kalau disetujui oleh Pemprov Sumut itu bukan wewenang Pemkab Tapteng. Termasuk untuk masuk penerima PKH, itu penentunya Kemensos bukan Pemkab Tapteng," jelas dia.
Pemkab Tapteng telah mengusulkan untuk menerima bantuan BLT dari provinsi sebanyak 22.655 Kepala Keluarga (KK) termasuk keluarga yang viral. Tetapi yang disetujui hanya 1.711 KK. Demikian juga penerima PKH, kepala desa/lurah sifatnya hanya mengusulkan, sementara pendamping PKH yang memverifikasi dan yang menyetujui Kemensos.
Bakhtiar juga menduga adanya permainan oknum-oknum tertentu untuk mengeksplotasi keluhan warga tersebut demi menjatuhkan Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinannya. "Kami sudah telusuri terkait pengakuan warga di Budi Luhur tersebut. Salah satunya video saat kepling dan pihak kepolisian mendatangi rumah warga tersebut, si Ibu mengaku didatangi mendadak oleh oknum wartawan. Tetapi di satu sisi, fakta lain yang kami temukan adanya postingan dari sebuah akun di FB 23 April 2020 yang mengupload foto rumah, foto keluarga tersebut dan bahkan KK," sebutnya.
Bupati menandaskan jika hal ini tidak settingan untuk menjatuhkan Pemkab Tapteng lantas kenapa beberapa hari sebelum berita viral ini, sudah ada yang menguload foto rumah dan KK tersebut? "Kenapa mengaku didatangi mendadak? Ini dugaan saya. Dan postingan tersebut di-share di grup FB juga," imbuhnya.
"Pernah tidak makan seminggu? Itu bohong, saya siap mundur dari Bupati Tapanuli Tengah kalau pengakuan ini benar dan apa adanya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (30/4/2020). (Baca juga: Mau Melahirkan, Ibu Hamil Ditolak RS-Bidan dan Harus Jalan Kaki 5 Km)
Menurutnya, mustahil keadaan ini terjadi apalagi di Kota Pandan. "Mereka memiliki anak dan masih tergolong muda. Suami memiliki pekerjaan di perebusan ikan. Fakta-fakta inilah yang membuat saya kurang percaya. Berbeda kalau warga tersebut di pegunungan dan jauh dari pemukiman, itupun pun mungkin terjadi hanya satu hari. Dan kalau itu ada, saya sendiri yang akan turun tangan membantunya," kata Bakhtiar. (Baca juga: Dampak COVID-19, Warga Woedoa NTT Makan Ubi Hutan Beracun)
Saat awak media menjelaskan bahwa pernyataan warga tersebut sudah dicabutnya, Bakhtiar menyatakan sudah dari awal memperkirakannya. Dia menduga ini hanya untuk mencari sensasi agar bisa dibantu.
"Saya ingatkan, jangan merasa bangga untuk dibantu. Pemerintah siap membantu warganya apabila memenuhi kriteria wajib dibantu. Saya sudah cek ke Dinas Sosial dan camat terkait tudingan kepala lingkungannya tidak menyerahkan data KK-nya. Ternyata, warga tersebut data KK-nya sudah terkirim sebelum viralnya video tersebut. Kalau disetujui oleh Pemprov Sumut itu bukan wewenang Pemkab Tapteng. Termasuk untuk masuk penerima PKH, itu penentunya Kemensos bukan Pemkab Tapteng," jelas dia.
Pemkab Tapteng telah mengusulkan untuk menerima bantuan BLT dari provinsi sebanyak 22.655 Kepala Keluarga (KK) termasuk keluarga yang viral. Tetapi yang disetujui hanya 1.711 KK. Demikian juga penerima PKH, kepala desa/lurah sifatnya hanya mengusulkan, sementara pendamping PKH yang memverifikasi dan yang menyetujui Kemensos.
Bakhtiar juga menduga adanya permainan oknum-oknum tertentu untuk mengeksplotasi keluhan warga tersebut demi menjatuhkan Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinannya. "Kami sudah telusuri terkait pengakuan warga di Budi Luhur tersebut. Salah satunya video saat kepling dan pihak kepolisian mendatangi rumah warga tersebut, si Ibu mengaku didatangi mendadak oleh oknum wartawan. Tetapi di satu sisi, fakta lain yang kami temukan adanya postingan dari sebuah akun di FB 23 April 2020 yang mengupload foto rumah, foto keluarga tersebut dan bahkan KK," sebutnya.
Bupati menandaskan jika hal ini tidak settingan untuk menjatuhkan Pemkab Tapteng lantas kenapa beberapa hari sebelum berita viral ini, sudah ada yang menguload foto rumah dan KK tersebut? "Kenapa mengaku didatangi mendadak? Ini dugaan saya. Dan postingan tersebut di-share di grup FB juga," imbuhnya.
Lihat Juga :
