KPU dan Pemprov Jabar Sepakati Dana Pilgub 2024 Capai Rp1,104 Triliun
Rabu, 08 November 2023 - 14:36 WIB
loading...
KPU Jabar dan Pemprov Jabar menyepakati besaran dana penyelenggaraan Pilgub Jabar 2024 yang mencapai Rp1 triliun lebih. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Kesepakatan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024 mendatang.
Besaran perhitungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar dengan KPU Jabar untuk Pilgub 2024 lebih dari Rp1,104 triliun yang akan dicairkan dua tahap yakni pada 2023 sebesar 40 persen dan 2024 sebesar 60 persen.
Baca juga: KPU Temukan 57 Data Ganda hingga Mantan Napi Daftar Bacaleg DPRD Jabar
Penandatanganan ini dilakukan Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni dengan Ketua TAPD Jabar, Mohammad Taufiq Budi Santoso di Ruang Ciremai, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (7/11/2023) kemarin.
Ummi mengatakan, penandatanganan BA ini menandai awal dari perhelatan Pilkada 2024. Bagi Ummi, proses untuk sampai pada tahapan ini sungguh tidak mudah sebab butuh pencermatan dan pembahasan ekstra untuk bisa menciptakan kesepakatan atau titik temu.
"Hari ini sungguh luar biasa setelah melewati proses yang panjang. Tapi itu bukan masalah sebab bagi kami, suksesnya sebuah pesta atau hajatan demokrasi berawal dari perencanaan anggaran yang baik," ucap Ummi dalam keterangan resminya, Rabu (8/11/2023).
Ummi mengungkapkan, KPU tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Sehingga, KPU membutuhkan support dari semua pihak dalam menyukseskan agenda lima tahunan tersebut, baik dari Pemprov maupun dari DPRD Jabar.
Baca juga: Komisioner KPU Jabar Dijebloskan Penjara Kasus Dugaan Korupsi Dana Kampanye Kota Depok
Dengan demikian, Ummi meminta masukan masukan dari semua pihak tentang tahapan yang dilakukan oleh KPU. Apalagi di tahun 2024, ada dua hajatan demokrasi yang harus digelar yakni Pemilu dan Pilkada 2024.
"Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia yang mencapai lebih 35 juta. Makanya kami butuh masukan dari berbagai pihak," imbuhnya.
Dengan penandatanganan itu juga, Ummi berharap agar menjadi awal bagi KPU untuk bisa melaksanakan hajatan Pilgub Jabar secara transparan, profesional, dan sesuai harapan dari masyarakat Jabar.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengungkapkan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel.
"Kami anggap bahwa anggaran nilai itu memang memberikan keluasan tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan juga tanpa meninggalkan kualitas demokrasi kita," kata Bedi.
Dirinya juga tak menampik, jika Jabar merupakan provinsi yang sangat penting bagi Indonesia. Sehingga dari kesepakatan BA itu bisa dipastikan pesta demokrasi di Jawa Barat bisa terlaksana dengan kondusif, lancar dan damai termasuk pertanggungjawabannya.
Pada kesempatan sama, Pj Sekda Jabar, Mohammad Taufiq Budi Santoso berkomitmen mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024. Namun ia mengingatkan tiga hal penting untuk menilai kesuksesan tersebut.
"Pertama sukses pelaksanaan dalam hal ini penyelenggara, kedua adalah sukses administrasi dan sesuai tata kelola, serta ketiga adalah sukses pertanggungjawaban," ungkap Taufiq.
Dirinya pun berharap agar pelaksanaan Pilkada 2024 dalam hal ini Pilgub di Jabar berlangsung sukses tanpa akses serta anggaran dari Pemprov bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak.
Besaran perhitungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar dengan KPU Jabar untuk Pilgub 2024 lebih dari Rp1,104 triliun yang akan dicairkan dua tahap yakni pada 2023 sebesar 40 persen dan 2024 sebesar 60 persen.
Baca juga: KPU Temukan 57 Data Ganda hingga Mantan Napi Daftar Bacaleg DPRD Jabar
Penandatanganan ini dilakukan Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni dengan Ketua TAPD Jabar, Mohammad Taufiq Budi Santoso di Ruang Ciremai, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (7/11/2023) kemarin.
Ummi mengatakan, penandatanganan BA ini menandai awal dari perhelatan Pilkada 2024. Bagi Ummi, proses untuk sampai pada tahapan ini sungguh tidak mudah sebab butuh pencermatan dan pembahasan ekstra untuk bisa menciptakan kesepakatan atau titik temu.
"Hari ini sungguh luar biasa setelah melewati proses yang panjang. Tapi itu bukan masalah sebab bagi kami, suksesnya sebuah pesta atau hajatan demokrasi berawal dari perencanaan anggaran yang baik," ucap Ummi dalam keterangan resminya, Rabu (8/11/2023).
Ummi mengungkapkan, KPU tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Sehingga, KPU membutuhkan support dari semua pihak dalam menyukseskan agenda lima tahunan tersebut, baik dari Pemprov maupun dari DPRD Jabar.
Baca juga: Komisioner KPU Jabar Dijebloskan Penjara Kasus Dugaan Korupsi Dana Kampanye Kota Depok
Dengan demikian, Ummi meminta masukan masukan dari semua pihak tentang tahapan yang dilakukan oleh KPU. Apalagi di tahun 2024, ada dua hajatan demokrasi yang harus digelar yakni Pemilu dan Pilkada 2024.
"Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia yang mencapai lebih 35 juta. Makanya kami butuh masukan dari berbagai pihak," imbuhnya.
Dengan penandatanganan itu juga, Ummi berharap agar menjadi awal bagi KPU untuk bisa melaksanakan hajatan Pilgub Jabar secara transparan, profesional, dan sesuai harapan dari masyarakat Jabar.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengungkapkan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel.
"Kami anggap bahwa anggaran nilai itu memang memberikan keluasan tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan juga tanpa meninggalkan kualitas demokrasi kita," kata Bedi.
Dirinya juga tak menampik, jika Jabar merupakan provinsi yang sangat penting bagi Indonesia. Sehingga dari kesepakatan BA itu bisa dipastikan pesta demokrasi di Jawa Barat bisa terlaksana dengan kondusif, lancar dan damai termasuk pertanggungjawabannya.
Pada kesempatan sama, Pj Sekda Jabar, Mohammad Taufiq Budi Santoso berkomitmen mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024. Namun ia mengingatkan tiga hal penting untuk menilai kesuksesan tersebut.
"Pertama sukses pelaksanaan dalam hal ini penyelenggara, kedua adalah sukses administrasi dan sesuai tata kelola, serta ketiga adalah sukses pertanggungjawaban," ungkap Taufiq.
Dirinya pun berharap agar pelaksanaan Pilkada 2024 dalam hal ini Pilgub di Jabar berlangsung sukses tanpa akses serta anggaran dari Pemprov bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak.
(shf)
Lihat Juga :
