Inventarisir Laporan Petani, Percepat Upaya Pembangunan Sapras PSR Muba

Rabu, 05 Agustus 2020 - 12:31 WIB
loading...
Inventarisir Laporan...
Dinas Perkebunan sedang menginventarisir laporan terkait kemajuan PSR agar mendapatkan data luasan baik yang sudah diremajakan maupun yang sedang dalam proses tahap usulan.
A A A
SEKAYU - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting yang di inisiasi Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin dan pertama di Indonesia terus berjalan. Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan sedang menginventarisir laporan terkait kemajuan PSR agar mendapatkan data luasan baik yang sudah diremajakan maupun yang sedang dalam proses tahap usulan.

"Jadi, saat ini kami sedang melakukan inventarisir terkait laporan kemajuan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat yang dilakukan oleh pekebun kelapa sawit swadaya," ungkap Plt Kepala Dinas Perkebunan Muba, Akhmad Toyibir SSTP MM.

Peremajaan sawit rakyat yang dilakukan oleh kelompok pekebun di Musi Banyuasin melalui program pemerintah pusat selain bantuan peremajaan kelapa sawit juga ada bantuan sarana dan prasarana. Program ini juga tersedia di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), oleh sebab itu akan memanfaatkan peluang baik ini untuk meningkatkan jalan produksi.

Total luasan yang telah dilakukan PSR di Musi Banyuasin saat ini seluas 12.388 hektare dan untuk tahun 2020 target usulan peremajaan seluas 5.200 hektare hingga periode bulan Juni tahun 2020 sudah realisasi 2.900 hektare atau 56 peresn. Dan total luasan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin hingga tahun 2020 mencapai 15.288 hektare, bahkan jika target usulan tahun 2020 mecapai 100 peren maka luasan peremajaan kelapa sawit di Musi Banyuasin akan mencapai luasan 17.588 hektare.

"PSR di Musi Banyuasin saat ini merupakan terluas, tercepat dan terbaik di Indonesia dibanding daerah lain semenjak PSR diluncurkan pertama kali di Musi Banyuasin oleh Presiden RI tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pusat baik dari Dirjenbun, BPDPKS, Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan lembaga terkait lainnya dari pemerintah pusat yang terintegrasi dalam laporan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit secara online," jelas Akhmad Toyibir.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Korea Selatan vs Ceko:...
Korea Selatan vs Ceko: Taeguk Warriors Dijagokan Menang
Kronologi Haji Bolot...
Kronologi Haji Bolot Dilarikan ke RS karena Serangan Jantung, Bermula dari Sesak Napas
Trump Mendadak Batal...
Trump Mendadak Batal Bombardir Iran Besar-besaran, Israel Terkejut
Berita Terkini
Demo Mahasiswa, Polisi...
Demo Mahasiswa, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas hingga Kerahkan Ribuan Pasukan
Dhoho International...
Dhoho International Airport Jadi Gerbang Baru Wisata Selatan Jawa Timur
Bandung Jewellery Fair...
Bandung Jewellery Fair 2026 Dorong Industri Perhiasan Nasional
3 Mantan Kapolda Jabar...
3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo, 1 di Antaranya Wakapolri
BEM UI: Ekonomi Hanya...
BEM UI: Ekonomi Hanya Tumbuh di Atas Kertas, di Meja Makan Rakyat Tidak Ada yang Berubah
BEM UI Gelar Aksi di...
BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI, Pengendara Diimbau Cari Rute Alternatif
Infografis
3 Hal Mencurigakan dalam...
3 Hal Mencurigakan dalam Upaya Penembakan Donald Trump
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved