Dianggap Dukung Politik Dinasti, Ketua HMI Didemo Anggotanya
Minggu, 22 Oktober 2023 - 18:43 WIB
loading...
Massa dari Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya berunjuk rasa di Kantor PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Massa dari Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Ibnu Kaldun Cabang Jakarta Raya berunjuk rasa di Kantor Pengurus Besar (PB) HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2023). Mereka mendesak Ketua PB HMI Raihan Ariatama mundur dari jabatannya karena dianggap mendukung politik dinasti .
Dalam pernyataannya, Raihan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Undang-Undang Pemilu terkait batas umur calon presiden dan wakil presiden (cawapres). MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju menjadi capres-cawapres asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Selain berorasi, massa juga melakukan melakukan aksi corat-coret dinding. Corat-coret itu di antaranya berbunyi 'Copot, Raihan Mendukung Politik Dinasi'. Mereka juga membawa poster bertuliskan 'HMI se-Jakarta Mosi Tidak Percaya terhadap Raihan. Segera klarifikasi statement Raihan tentang Putusan MK'.
Baca juga: Kritik Keras Putusan MK, Aliansi Mahasiswa Sulteng Tolak Politik Dinasti
Ketua Umum Koordinator Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya, Umar Souwakil mengatakan, unjuk rasa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi Raihan Ariatawa. Menurutnya, pernyataan mendukung putusan MK bukanlah keputusan sepihak Raihan, yang tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan.
Menurutnya, pengurus tidak pernah bersepakat dengan pernyataan Raihan itu. Justru, menurut Sauwaki, mereka menolak putusan MK karena dianggap memiliki kepentingan untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Menurtnya, HMI seharusnya bersikap independen dengan tidak memihak kepada penguasa.
Dalam pernyataannya, Raihan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Undang-Undang Pemilu terkait batas umur calon presiden dan wakil presiden (cawapres). MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju menjadi capres-cawapres asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Selain berorasi, massa juga melakukan melakukan aksi corat-coret dinding. Corat-coret itu di antaranya berbunyi 'Copot, Raihan Mendukung Politik Dinasi'. Mereka juga membawa poster bertuliskan 'HMI se-Jakarta Mosi Tidak Percaya terhadap Raihan. Segera klarifikasi statement Raihan tentang Putusan MK'.
Baca juga: Kritik Keras Putusan MK, Aliansi Mahasiswa Sulteng Tolak Politik Dinasti
Ketua Umum Koordinator Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya, Umar Souwakil mengatakan, unjuk rasa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi Raihan Ariatawa. Menurutnya, pernyataan mendukung putusan MK bukanlah keputusan sepihak Raihan, yang tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan.
Menurutnya, pengurus tidak pernah bersepakat dengan pernyataan Raihan itu. Justru, menurut Sauwaki, mereka menolak putusan MK karena dianggap memiliki kepentingan untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Menurtnya, HMI seharusnya bersikap independen dengan tidak memihak kepada penguasa.
(abd)
Lihat Juga :
