Soal Sekolah Tatap Muka di Bulukumba, Gubernur : Jangan Dulu, Kita Tunggu Dulu

MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak gegabah menerapkan skenario pembejaran tatap muka di sekolah. Rencana ini masih perlu kajian mendalam dengan mempertimbangkan sisi epidemiologisnya. Baca : SD dan SMP di Bulukumba Dibuka Terbatas Mulai Pekan Depan

Menurut Nurdin, arahan yang berlaku juga untuk seluruh kabupaten/kota di Sulsel ini dikeluarkan sebab fluktuasi kasus harian COVID-19 di Sulsel masih terjadi. Laju penyebaran virus corona di Sulsel, kata Nurdin masih perlu diwaspadai.

Sekaitan dengan penerapan skenario belajar tatap muka di sekolah untuk jenjang SD dan SMP di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pekan depan, gubernur juga belum memberikan persetujuan.

"Jangan dulu. Kita tunggu dulu. Inikan memang sekarang sudah terus landai. Secara umum Rt (reproduksi efektif) kita sudah 0,92, berarti sudah di bawah 1. Tetapi kita tidak boleh anggap enteng," tegas Nurdin yang ditemui di kantor Gubernur Sulsel, kemarin.

Nurdin meminta pemerintah setempat tidak terburu-buru menerapkan hal tersebut. Dia berharap, Pemkab Bulukumba mengkonsultasikan lebih dulu rencana ini ke Pemprov Sulsel melalui tim gugus tugas COVID-19.

"Pasti akan dikonsultasikan dulu ke kitalah," ucapnya. Nurdin khawatir, tanpa pertimbangan yang matang, skenario ini justru bisa memperburuk strategi pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19. Baca Juga : Kasus Positif COVID-19 di Bulukumba Bertambah 2 Orang Pascalebaran

Pertimbangannya, sekolah tatap muka berpotensi memunculkan kerumunan di sekolah, terlebih para siswa. Aktivitas kerumunan bisa memicu penyebaran virus lebih meluas jika tak ada protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, pemetaan wilayah kerawanan COVID-19 di Sulsel yang menjadi pertimbangan pembukaan sekolah turut menjadi tolok ukur. Kalaupun ada wilayah yang masuk zona hijau, tidak serta merta langsung direkomendasikan. "Makanya tunggu dulu hasil kajian tim epidemiologi kita. Mana daerah-daerah yang kira-kira sudah bisa melakukan tatap muka, tapi (dilakukan) terbatas. Mungkin waktunya juga tidak bisa sekaligus," tandasnya.

Pemerintah setempat harus menjamin kesiapan sistem atau infrastruktur pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah. Misalnya, ketersediaan fasilitas untuk cuci tangan, jaga jarak, dan dipastikan tetap disiplin memakai masker selama di sekolah. "Saya kira Bulukumba akan konsul ke kita dulu. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana peta klasternya. Mungkin mereka merasa karena semua yang terkonfirmasi positif dirawat di Makassar. Jadi mereka menganggap itu daerahnya hijau," sambung dia.

Tidak hanya Kabupaten Bulukumba, kata Nurdin, penegasan ini juga berlaku ke semua daerah, di seluruh sektor, termasuk kepariwisataan. Protokol kesehatan yang ketat harus dijamin terlaksana, walaupun skenario adaptasi kebiasaan baru akan direncanakan.

"Nah, termasuk itu (sektor pariwisata). Kita jangan terlalu gegabah dulu membuka. Kita persiapkan dulu fasilitasnya, kita siapkan dulu sistemnya, supaya jangan orang bergerombol. Karena gerombol itu memicu terjadinya penularan secara masif," jelas Nurdin. Baca Lagi : Update COVID-19 di Sulsel: 9.861 Positif, 6.780 Sembuh dan 328 Meninggal