Pemetaan Partisipatif Petani Sawit Mulai Diluncurkan di Riau

PEKANBARU - Kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau meluncurkan Pilot Project Pemetaan Partisipatif Petani Kelapa Sawit di Pekanbaru, Riau. Kegiatan ini untuk mendukung sertifikat hak milik petani.

Kerjasama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dengan Kementerian ATR/BPN dalam pilot project ini bertujuan untuk melakukan pemetaan perkebunan petani sawit rakyat untuk penerbitan legalitas surat hak milik (SHM).


Pilot Project ini diharapkan dapat mendorong percepatan penguatan data sawit rakyat serta penerbitan legalitas lahan atau pemberian hak atas tanah bagi petani sawit atau perkebunan sawit rakyat.

Ketua SPKS, Sabarudin mengatakan bahwa pendataan sawit rakyat merupakan hal yang penting untuk dilakukan saat ini, mengingat basis data perkebunan sawit rakyat belum tersedia secara lengkap.

"Karena itu pemetaan partisipatif perlu dilakukan untuk mempercepat penyediaan data kebun dan petani sawit,”ujarnya, Kamis (12/10/2023).

Pemetaan ini menjadi keharusan bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang diarahkan dalam agenda rencana aksi perkebunan sawit rakyat berkelanjutan sebagai bagian yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten.



Kakanwil BPN Provinsi Riau Asnawati mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

“Artinya di sini sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam negeri yaitu petani kelapa sawit,” katanya.

Ia juga mengatakan rata-rata produksi kelapa sawit di Indonesia, Riau termasuk salah satu penyumbang kelapa sawit terbesar yaitu di angka 21,47 persen.

“Artinya hampir seperempat produksi sawit di Indonesia itu berasal dari Provinsi Riau,” katanya.

Menurutnya, pemetaan partisipatif petani kelapa sawit di Provinsi Riau ini sangat penting dilakukan. Pelaksanaan pekerjaan ini akan dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik tahun selanjutnya.

“Oleh karena itu, output yang ditargetkan dalam kegiatan ini adalah peta bidang tanah,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Fitriani Hasibuan mengatakan, saat ini pihaknya diminta untuk melakukan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia.

Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan pilot project dalam pemetaan partisipatif perkebunan sawit di Provinsi Riau.

“Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2018 yang dilakukan secara masif. Dan ujungnya diharapkan tahun 2025 semua bidang tanah di negara ini akan terpetakan yang diperkirakan jumlahnya sebesar 126 juta bidang. ,” tuturnya.

Dia berharap seluruh pihak yang terlibat terkait seluruh stakeholder untuk menyukseskan program ini sehingga program ini dapat dikembangkan.

“Saya harap ini menjadi cikal bakal promotor daripada pemetaan berbasis partisipasi masyarakat,” pungkasnya.