Atasi Krisis Air, Pemprov DKI Diminta Fokus Kendalikan Penduduk
Selasa, 10 Oktober 2023 - 16:07 WIB
loading...
Untuk mengatasi krisis air di sebagian wilayah Jakarta, Pemprov DKI diminta fokus kendalikan penduduk. Pengendalian krisis air juga dengan membangun reservoir komunal. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Untuk mengatasi krisis air di sebagian wilayah Jakarta, Pemprov DKI diminta fokus kendalikan penduduk. Pengendalian krisis air juga dengan membangun reservoir komunal.
"Semakin banyak penduduk ini kan semuanya berebut sumber air bersih," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian, Senin (9/10/2023).
Dia menuturkan program pengendalian penduduk yang harus dilakukan yakni Keluarga Berencana (KB), Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga memberikan aturan seperti harus memiliki properti sebelum berpindah KTP DKI Jakarta.
Baca juga: Jakarta Berpotensi Krisis Air Bersih, Heru: Perlu Disiapkan Sumber Air Baku Alternatif
"Disarankan ada peraturan yang mengatur warga pindah harus punya properti dulu di Jakarta baru bisa pindah KTP," katanya.
Terlebih, tidak adanya pengendalian menyebabkan membeludaknya jumlah penduduk sehingga meningkat pula kebutuhan air bersih bagi banyak orang.
Selain itu, banyaknya penduduk juga menyebabkan polusi udara, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor hingga mesin pendingin.
Justin mendesak pemerintah agar jangan hanya menarik pajak saja, namun juga harus memberikan solusi yang berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengingatkan Pemprov DKI untuk terus membangun reservoir komunal atau tempat penampungan air bersih berbasis permukiman warga untuk menekan krisis air bersih.
"Hal ini bagus dilakukan, namun akan lebih bagus membangun reservoir komunal terus dilakukan sebelum maupun pascamusim kemarau," ujar Yuke.
Pembangunan reservoir komunal seharusnya bersamaan dengan langkah Pemprov DKI dan PAM Jaya dalam memastikan kebutuhan air bersih warga Jakarta terus terpenuhi. "Karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa disubtitusi," ucapnya.
"Semakin banyak penduduk ini kan semuanya berebut sumber air bersih," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian, Senin (9/10/2023).
Dia menuturkan program pengendalian penduduk yang harus dilakukan yakni Keluarga Berencana (KB), Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga memberikan aturan seperti harus memiliki properti sebelum berpindah KTP DKI Jakarta.
Baca juga: Jakarta Berpotensi Krisis Air Bersih, Heru: Perlu Disiapkan Sumber Air Baku Alternatif
"Disarankan ada peraturan yang mengatur warga pindah harus punya properti dulu di Jakarta baru bisa pindah KTP," katanya.
Terlebih, tidak adanya pengendalian menyebabkan membeludaknya jumlah penduduk sehingga meningkat pula kebutuhan air bersih bagi banyak orang.
Selain itu, banyaknya penduduk juga menyebabkan polusi udara, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor hingga mesin pendingin.
Justin mendesak pemerintah agar jangan hanya menarik pajak saja, namun juga harus memberikan solusi yang berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengingatkan Pemprov DKI untuk terus membangun reservoir komunal atau tempat penampungan air bersih berbasis permukiman warga untuk menekan krisis air bersih.
"Hal ini bagus dilakukan, namun akan lebih bagus membangun reservoir komunal terus dilakukan sebelum maupun pascamusim kemarau," ujar Yuke.
Pembangunan reservoir komunal seharusnya bersamaan dengan langkah Pemprov DKI dan PAM Jaya dalam memastikan kebutuhan air bersih warga Jakarta terus terpenuhi. "Karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa disubtitusi," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
