Tak Penuhi Baku Mutu Emisi, Pabrik Pengolahan Sawit di Jakut Kena Sanksi Paksaan
Rabu, 04 Oktober 2023 - 04:14 WIB
loading...
Suasana gedung-gedung bertingkat dan perumahan warga dengan kabut polusi udara di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (7/9/2023). FOTO ILUSTRASI/ANTARA/Muhammad Iqbal
A
A
A
JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi paksaan pemerintah kepada PT BKP, perusahaan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Jakarta Utara. Sanksi diberikan karena PT BKP tidak taat dalam memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak pada cerobongnya.
Pemberian sanksi tersebut didasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0127/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Dalam surat itu, PT BKP diperintahkan memperbaiki cerobongnya agar memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
Kepala DLH Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, dalam sebulan terakhir, pihaknya telah dua kali menindaklanjuti pemberian sanksi kepada perusahaan pengolahan sawit dan mengecek langsung ke lokasi perusahaan tersebut. DLH DKI menerima laporan bahwa perusahaan itu telah melakukan pengukuran emisi cerobong secara mandiri oleh pihak swasta dalam periode berbeda, dengan hasil memenuhi baku mutu untuk seluruh parameter. Namun, hasil tersebut perlu dibuktikan kembali dengan legal sampling.
Dari hasil legal sampling, DLH DKI menemukan pelanggaran yang berpotensi berdampak pada pencemaran udara di Jakarta.
Pemberian sanksi tersebut didasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0127/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Dalam surat itu, PT BKP diperintahkan memperbaiki cerobongnya agar memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
Kepala DLH Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, dalam sebulan terakhir, pihaknya telah dua kali menindaklanjuti pemberian sanksi kepada perusahaan pengolahan sawit dan mengecek langsung ke lokasi perusahaan tersebut. DLH DKI menerima laporan bahwa perusahaan itu telah melakukan pengukuran emisi cerobong secara mandiri oleh pihak swasta dalam periode berbeda, dengan hasil memenuhi baku mutu untuk seluruh parameter. Namun, hasil tersebut perlu dibuktikan kembali dengan legal sampling.
Dari hasil legal sampling, DLH DKI menemukan pelanggaran yang berpotensi berdampak pada pencemaran udara di Jakarta.
Lihat Juga :
