Cetak Pemilih Cerdas, BEM Solo Raya Tolak Politik SARA dalam Pemilu 2024
Selasa, 03 Oktober 2023 - 14:27 WIB
loading...
A
A
A
“Politik SARA tidak sekadar buruk dalam kosa-kata politik kita, tetapi praktik dan narasi SARA dalam pemilu akan merusak keakraban dan harmonisasi warga negara. Ia akan memecah belah kerukunan publik. Itu yang kita tolak,” tegas Hanif.
Sementara itu, Peneliti Indopublika Research and Consulting Muchlas Samorano menjelaskan praktik elektoral menjelang Pemilu 2024 berpotensi mengulang kontestasi politik sebelum-sebelumnya. Sebagai konstituen, mahasiswa mesti hadir sebagai penyeimbang diskursus publik.
“Kanalisasi politik etik harus dimulai dari kampus. Mahasiswa dan terutama jajaran elite civitas akademik, mesti menguatkan partisipasi politiknya di hampir semua proses politik. Demi menolak praktik SARA yang secara konstitusi haram, mahasiswa sangat boleh melakukan literasi politik apa saja, dan itu digaransi oleh demokrasi,” kata Muchlas.
“Mahasiswa, bagi saya, haram hukumnya melihat politik dari preferensi dan panorama SARA. Jangan mau dibikin rabun pada record dan program kandidat, lalu diganti dengan solidaritas populis atas dasar ras dan agama. Dalam kontestasi elektoral, kaidah-kaidah tersebut haram,” tutupnya.
Sementara itu, Peneliti Indopublika Research and Consulting Muchlas Samorano menjelaskan praktik elektoral menjelang Pemilu 2024 berpotensi mengulang kontestasi politik sebelum-sebelumnya. Sebagai konstituen, mahasiswa mesti hadir sebagai penyeimbang diskursus publik.
“Kanalisasi politik etik harus dimulai dari kampus. Mahasiswa dan terutama jajaran elite civitas akademik, mesti menguatkan partisipasi politiknya di hampir semua proses politik. Demi menolak praktik SARA yang secara konstitusi haram, mahasiswa sangat boleh melakukan literasi politik apa saja, dan itu digaransi oleh demokrasi,” kata Muchlas.
“Mahasiswa, bagi saya, haram hukumnya melihat politik dari preferensi dan panorama SARA. Jangan mau dibikin rabun pada record dan program kandidat, lalu diganti dengan solidaritas populis atas dasar ras dan agama. Dalam kontestasi elektoral, kaidah-kaidah tersebut haram,” tutupnya.
(ams)
Lihat Juga :
