Mengulas Jejak Pertemuan Akbar PKI - Masyumi di Alun-alun Malang Tahun 1955

MALANG - Gerakan 30 September 1965 yang digalang Partai Komunis Indonesia (PKI) ternyata merupakan ekskalasi dari peristiwa - peristiwa sebelumnya.

Jauh sebelum pemberontakan pada tahun 1965, di tahun 1950 saat itu sekat ideologi antar partai politik sudah tidak ada lagi. Beberapa ideologi saat itu memang menjadi bagian dari beberapa partai politik, termasuk di antaranya PKI sendiri.

Sejarawan Malang Faishal Hilmy Maulida menyatakan, peristiwa 1965 pemberontakan PKI sebenarnya tak bisa dilepaskan dari suatu peristiwa saja. Menurutnya, ada beberapa rangkaian peristiwa yang akhirnya melatarbelakangi terjadinya gerakan 30 September 1965.



Salah satunya ketika kembali ke tahun 1950 dimana tidak ada sekat di antara partai - partai berdasarkan ideologi masing-masing.

”Meskipun Masyumi dan PKI secara ideologi ya beda, satu ideologi Islam moderat, satunya marxis Leninisme. Kemudian PKI dan Masyumi itu bentrok karena mereka tidak berada dalam satu front yang sama. Logikanya perbedaan ideologi,” kata Faishal.

Namun Faishal menyatakan, faktor ideologi bukanlah menjadi hal mutlak terjadinya pergesekan antar partai politik di masa itu. Persoalan politis menjadi hal utama terlebih saat tahun-tahun politik di 1955, namun pergesekan menjadi unsur ideologi menjadi muara di tahun 1960-an.

”Tahun 60-an konfliknya muaranya sudah unsur ideologis, apalagi (pemberontakan) PRRI, dan Masyumi diteguhkan, karena dianggap terlibat PRRI - Permesta. Artinya sudah nggak ada yang beku, sebelumnya ketika Pemilu 55 sampai 57 itu ada kubu Masyumi dan PSI,” tuturnya.



”Kemudian ketika PKI leading pasca Pemilu 57, kemudian dianggap sebagai ancaman bagi kelompok-kelompok poros tengah terutama PNI, kemudian NU dan Masyumi akhirnya ketika kekuatan kekuatan oposisi berkurang dalam gelanggang politik itu kan antara PNI,” tambahnya.

Di Malang sendiri jauh sebelum PKI menjadi partai politik yang diperhitungkan ada partai politik bernama Akoma yang berintegrasi dengan ideologi komunis. Partai ini salah satu tokohnya adalah Ibnu Parna yang merupakan pengikut Tan Malaka.

Tetapi diakui Faishal tidak semua anggota Partai Akoma pro PKI dan upaya-upaya yang dilakukannya.

”Jadi kalau tokoh Malang kiri tapi tidak semua tokoh kiri pro PKI, bisa pro Murba, Akoma, keterkaitan dengan Madiun 48 nggak ada, kalau ada tokoh memang memiliki kaitan dengan orang terlibat peristiwa itu jelas. Karena Ibnu Parna sosok sangat kontra dengan Amir," paparnya.



Menariknya dari catatan dosen di Binus University Malang ini, Malang justru menjadi kantong - kantong suara bagi PKI di Pemilu 1955.

Roda partai berhasil menggerakkan kaum buruh dari pabrik gula, buruh transportasi, dan buruh lainnya untuk bergerak. Bahkan PKI pernah menjadi partai politik dengan mengumpulkan massa hingga mencapai 200 ribu.

”Tidak heran kalau suara PKI di Malang di tahun 55 cukup besar dan diperhitungkan. Soal bertemunya Masyumi dan PKI rapat Akbar di Alun-alun Kota Malang itu jadi salah satu pertemuan akrab yang luar biasa besar. Padahal antara Masyumi dan PKI terjadi gesekan luar biasa besar saat itu,” jelas dosen sejarah ini.



Usai peristiwa berdarah di 30 September 1965, banyak simpatisan PKI di Malang yang juga turut menjadi korban. Mereka yang dituduh komunis dan dicap terlibat peristiwa 30 September 1965, langsung dijatuhi hukuman.

”Di Malang pascagerakan 30 September kemudian ada banyak orang-orang yang dituduh komunis dan dicap terlibat 30 September, kemudian dieksekusi dan diasingkan ke Pulau Buru (Ambon, Maluku),” terangnya.

Tapi Faishal belum mengetahui persis catatan sejarahnya di titik mana saja lokasi eksekusi para simpatisan PKI di Malang. Hanya beberapa referensi salah satu lokasi pembuangan jasad simpatisan PKI di Jurang Mayit di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.