Kisah Perseteruan Masyumi dan PKI, Kian Meruncing Jelang Pemilu 1955

Perseteruan PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan Masyumi, nyaris abadi. Perseteruan itu, kian meruncing menjelang Pemilu 1955. Pertentangan kedua partai politik tersebut, semakin vulgar dan menjadi-jadi.



Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 menjadi senjata bagi Masyumi untuk menyerang PKI. Masyumi terus melakukan serangan politik terhadap PKI, dengan mengingatkan memori publik atas peristiwa pemberontakan tersebut.



Orang-orang Masyumi mengkampanyekan kepada publik, utamanya di kota-kota besar, bahwa PKI yang dipimpin oleh Musso atau Munawar Musso, dan Amir Sjarifuddin di Madiun, pernah berusaha menggulingkan Pemerintahan Soekarno-Hatta.



Para juru bicara Masyumi tak berhenti menuding PKI sebagai kaki tangan Moskow. Mereka juga terus mengungkit pemberontakan PKI, dengan memperingati peristiwa Madiun 1948 sebagai Hari Berkabung Nasional.

Peristiwa berdarah di Madiun, pada tahun 1948 begitu membekas di kalangan Masyumi. Pasalnya, selain dari unsur NU dan PNI, dalam peristiwa Madiun tersebut tak sedikit orang-orang Masyumi yang juga menjadi korban orang-orang komunis.

Serangan yang paling menohok dari Masyumi adalah, memberi penekanan pada sikap anti agama komunisme. Pukulan politik itu terutama dilancarkan oleh Isa Anshary, tokoh Masyumi di Jawa Barat.

Masyumi berusaha keras membuat garis pemisah yang jelas, antara komunis dengan partai-partai lain. "Menggunakan dengan efektif pernyataan Chou En Lai pada Konferensi Bandung: Kami orang Komunis atheis," demikian dikutip dari buku Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (1971).

PKI melawan semua serangan itu, dengan meragukan sikap Masyumi terhadap penerimaan dasar negara Pancasila. Itu dilakukan PKI setelah membuat keputusan pada November 1954, yakni menerima Pancasila sebagai dasar politik republik sambil mengusulkan perbaikan.



Masyumi yang dipandang kebarat-baratan oleh PKI, juga dituding memiliki hubungan erat dengan peristiwa gerakan Darul Islam (DI/TII) Kartosuwiryo, yang mencoba makar terhadap republik.

Dalam situasi itu PKI diuntungkan posisi politik Masyumi, yakni yang bersama PSI menjadi oposisi pemerintah. Oposisi dicap sebagai golongan yang tidak setia sekaligus memiliki kepentingan dengan perkebunan dan pertambangan asing. Hal ini, membantu menghilangkan noda yang melekat pada PKI setelah peristiwa Madiun 1948, dan memberi partai ini keuntungan penting dalam debatnya dengan Masyumi.

Menjelang Pemilu 1955, PKI yang tak berhenti melakukan perang opini dengan Masyumi secara massif, mengkampanyekan diri sebagai satu-satunya partai rakyat. Pada media Harian Rakyat, para juru bicara PKI menyebut Masyumi dan NU sebagai partai santri, dan PNI sebagai partai priyayi.

Peneliti asing Herbert Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia menyebut, sesungguhnya bagian terbesar dari persoalan antara Komunis (PKI) dan Masyumi, adalah berkaitan dengan upaya masing-masing pihak untuk memberi cap miring pihak lainnya.

Yakni cap ekstremis, asing dan bertentangan dengan inti sikap nasionalis yang diterima bersama. "Karena itu kaum komunis cepat mendukung setiap upaya partai-partai pemerintah untuk menggambarkan oposisi sebagai golongan yang tidak setia," tulisnya.



Dalam sejarah Pemilu 1955 (parlemen) tercatat, Masyumi secara nasional menempati posisi dua besar dengan perolehan 7.903.886 suara. Sedangkan PKI menempati posisi empat besar dengan perolehan 6.176.914 suara.

Sementara NU yang berdiri sendiri sebagai partai politik setelah ke luar dari Masyumi, menempati tiga besar dengan perolehan 6.955.141 suara. Adapun perolehan suara terbesar pertama diraih oleh PNI yang meraup 8.434.653 suara. Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, Masyumi dan PKI kemudian sama-sama dibubarkan oleh pemerintah, sekaligus ditetapkan sebagai partai terlarang.