Dukung Kampanye di Kampus dan Sekolah, TGB Zainul Majdi: Ini Tanggung Jawab Partai Politik
loading...
Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi di acara Dies Natalis SMK NU 1 Kecamatan Karang Geneng, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu 23 Agustus 2023. Foto/Abdul Wakhid
A
A
A
LAMONGAN - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Cabang Indonesia (OIAI) TGB Muhammad Zainul Majdi menghadiri acara Dies Natalis SMK NU 1 Kecamatan Karang Geneng, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu 23 Agustus 2023 malam.
Dalam kesempatan itu, Ketua Harian DPP Partai Perindo itu menyambut baik usulan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang memperbolehkan kampanye di kampus dan sekolah.
"Tentu ini merupakan tanggungjawab dari partai politik dalam memformat agar kampanye itu lebih berupa pendidikan politik yang sehat," kata TGB.
Selain itu, lanjut dia, agar pendidikan politik bisa diberikan kepada para mahasiswa. Diketahui wacana kampanye di kampus digulirkan Ketua KPU Hasyim Asyari. Wacana tersebut sempat menjadi polemik.
">Dalam kesempatan itu, Ketua Harian DPP Partai Perindo itu menyambut baik usulan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang memperbolehkan kampanye di kampus dan sekolah.
"Tentu ini merupakan tanggungjawab dari partai politik dalam memformat agar kampanye itu lebih berupa pendidikan politik yang sehat," kata TGB.
Selain itu, lanjut dia, agar pendidikan politik bisa diberikan kepada para mahasiswa. Diketahui wacana kampanye di kampus digulirkan Ketua KPU Hasyim Asyari. Wacana tersebut sempat menjadi polemik.
Baca Juga :
TGB Zainul Majdi: Partai Perindo Memuliakan UMKM
Sebagian menyatakan sebagai terobosan dan sebagian yang lain tidak setuju dengan usulan tersebut. Dengan diperbolehkannya kampanye di kampus dan sekolah, lanjut TGB, partai politik bisa menyampaikan visi dan misinya.
"Sehingga dapat membuka ruang dialog dengan anak-anak muda yang berada di lembaga pendidikan. Karena anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi penerus pemimpin bangsa," ungkapnya.
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Pembahasan diperbolehkannya kampanye di kampus menjadi hal yang penting agar mahasiswa menjadi lebih efektif untuk menyalurkan aspirasinya.
(hri)
