Eks Bupati Sidoarjo Saiful Illah Didakwa Terima Gratifikasi Rp44,2 Miliar

SURABAYA - Eks Bupati Sidoarjo Saiful Illah didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp44,2 miliar saat menjabat dalam kurun waktu 2010-2019. Gratifikasi tersebut berupa uang dan barang dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), para Kepala Desa, para Direksi BUMD, dan para pemohon hak atas tanah gogol tetap di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam dakwaan disebutkan, pertama terdakwa menerima sebesar Rp446 juta dari paguyuban para Kepala OPD, para Kabag di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo lewat rekening atas nama Paguyupan Kepala SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun, serta kepentingan terdakwa yang lain.



Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp1,13 miliar dari Direksi BUMD Kabupaten Sidoarjo sebagai setoran bulanan, kado ulang tahun, dan kepentingan terdakwa lainnya yang bersumber dari Dana Representatif Direksi dan honor Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Lalu, Saiful Illah juga menerima Rp1,09 miliar dari PNS dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah. Keempat, penerimaan uang sejumlah Rp478,4 juta dari pemohon atas hak tanah gogol tetap. Terakhir, menerima Rp478,4 juta dari pemohon atas hak tanah gogol tetap.

Terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp38,476 miliar. Kemudian, gratifikasi juga berbentuk uang 33 ribu yuan, 121 ribu yuan, 2.150 poundsterling, 304,2 ribu dollar Amerika dan 6.460 rubel.

"Terdakwa juga menerima sejumlah barang berharga seperti tas branded dan emas," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dameria Silaban dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (10/8/2023).

Usai sidang, Saiful Illah membantah tuduhan JPU yang menilai dirinya meminta kepada kepala dinas. Dia mengaku hanya menerima dari Sekertaris Daerah (Sekda) Ahmad Zaini.



"Saya hanya menerima dair Ahmad Zaini. Saya tidak tahu kalau pemberian hadiah ulang tahun itu dipermasalahkan. Jika memang sudah tahu salah kenapa Ahmad Zaini tetap memberikan kepada saya," katanya.

Saiful Illah juga menyatakan bahwa, selama menjabat dirinya tidak pernah meminta jatah kepada kepala dinas maupun pengusaha yang ada di Sidoarjo. "Saya tidak pernah meminta-minta itu (uang) kepada kepala dinas atau pengusaha," bantahnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Mistofa Abidin mengatakan akan mengajukan eksepsi terkait perkara yang disangkakan sama dengan perkara yang sudah inkrah.

"Ini janggal, jadi kami ajukan keberatan dengan dakwaan jaksa ini," terangnya.

Dalam perkara ini, Saiful Ilah didakwa dengan pasal 12B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.