Jamin Kemudahan Berusaha bagi Investor, Wali Kota Pematang Siantar Tandatangani RDTR
Rabu, 09 Agustus 2023 - 18:12 WIB
loading...
Wali Kota Pematang Siantar bersama bupati/wali kota se-Indonesia menandatangani Pakta Integritas Kegiatan Bantuan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. (Foto: dok Pemko Pematang Siantar)
A
A
A
PEMATANG SIANTAR - Wali Kota Pematang Sianțar Susanti Dewayani bersama sejumlah bupati/wali kota lainnya dari seluruh Indonesia menandatangani Pakta Integritas Kegiatan Bantuan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (APBT BA BUN) Tahun 2023. Penandatanganan Pakta Integritas berlangsung di The Tribarata Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (09/08).
Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut diawali dengan Rapat Tindak Lanjut Kegiatan Bantuan Teknis Pelaksanaan Penyusunan RDTR melalui APBT BA BUN Tahun 2023 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Tribawa.
Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn), Hadi Tjahjanto sebelum penandatanganan Pakta Integritas menyampaikan dalam Pelaksanaan Penyusunan RDTR melalui APBT BA BUN 2023, kepala daerah dan pemerintah daerah diharapkan menyiapkan infrastruktur, data, informasi, serta sumber daya manusia yang mumpuni dalam percepatan penyusunan RDTR. Kemudian, secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN.
![Jamin Kemudahan Berusaha bagi Investor, Wali Kota Pematang Siantar Tandatangani RDTR]()
Selanjutnya, pemerintah provinsi agar bersikap suportif serta fasilitatif dalam melakukan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan legalisasi Perkada RDTR.
Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut diawali dengan Rapat Tindak Lanjut Kegiatan Bantuan Teknis Pelaksanaan Penyusunan RDTR melalui APBT BA BUN Tahun 2023 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Tribawa.
Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn), Hadi Tjahjanto sebelum penandatanganan Pakta Integritas menyampaikan dalam Pelaksanaan Penyusunan RDTR melalui APBT BA BUN 2023, kepala daerah dan pemerintah daerah diharapkan menyiapkan infrastruktur, data, informasi, serta sumber daya manusia yang mumpuni dalam percepatan penyusunan RDTR. Kemudian, secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN.
Selanjutnya, pemerintah provinsi agar bersikap suportif serta fasilitatif dalam melakukan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan legalisasi Perkada RDTR.
Lihat Juga :
